Suasana pertemuan antara AMPP dengan Dirreskrimsus Kombes Pol Taufan Dirgantara dan Dir Intelkam Kombes Pol Hendri Hutoguan Siregar serta Kasubdit III Dit Intelkam dan Kasubdit IV Ditreskrimsus. (Foto: Humas Polda Gorontalo)

AMPP Datangi Polda Gorontalo, Minta Solusi Persoalan Tambang Pohuwato

Metropolis

Hargo.co.id, GORONTALO – Aliansi Masyarakat Peduli Penambang (AMPP) Pohuwato yang diwakili oleh Melki Rangga dan Ropin Bagi serta Ketua APRI Pohuwato, Limonu Hippy mengunjungi Mapolda Gorontalo, Selasa (10/1/2023).

Kedatangan mereka ke Mapolda Gorontalo tersebut bertujuan untuk bertemu sejumlah pejabat kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo untuk membahas terkait aktivitas tambang yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato.

banner 728x485

Di ruang Ditreskrimsus, perwakilan aliansi bertemu dengan Dirreskrimsus Kombes Pol Taufan Dirgantara dan Dir Intelkam Kombes Pol Hendri Hutoguan Siregar serta Kasubdit III Dit Intelkam dan Kasubdit IV Ditreskrimsus.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua APRI Pohuwato, Limonu Hippy meminta pihak kepolisian dapat memberikan solusi kepada para penambang terkait dengan pertambangan rakyat yang ada di wilayah Pohuwato.

Dirinya mengatakan, Pertambangan Rakyat di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat 18 Blok yang mempunyai WPR oleh Pemerintah Daerah. Dimana, wilayah tersebut masih belum memiliki IPR dan saat ini tahapan izin sementara masih dalam pengolahan data Dokumen untuk pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Kami berharap agar pihak kepolisian atau APH dapat memberikan ruang kepada para penambang sehingga tidak akan terjadi konflik antara perusahaan dengan para penambang lokal,” kata Limonu Hippy.

Dirinya juga menekankan bahwa para penambang akan bertanggung jawab terkait persoalan pencemaran lingkungan maupun dampak yang timbul dari aktivitas pertambangan di Pohuwato. Pihaknya juga tidak akan memberikan ruang kepada para penambang dari luar daerah.

“Kami tidak akan memberikan sumber daya mineral Pohuwato dinikmati oleh orang luar daerah Pohuwato. Rencananya kami akan melaksanakan pertemuan dengan pemerintah Daerah Pohuwato dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas ESDM untuk percepatan keluarnya izin IPR,” katanya mengungkapkan.

Limonu Hippy juga meminta pertimbangan dari pihak kepolisian untuk tetap memberikan keleluasaan beraktivitas menambang sambil menunggu keluarnya IPR.

“Pada dasarnya kami menginginkan stabilitas Kamtibmas terjaga di wilayah Pohuwato, namun kami berharap apa yang kami sampaikan mendapatkan pertimbangan dari pihak Kepolisian untuk aktivitas tambang tetap dilaksanakan selagi menunggu keluarnya izin IPR,” kata Limonu Hippy.

Menanggapi pernyataan Aliansi tersebut, Dirkrimsus Kombes Pol. Taufan Dirgantara mengatakan, pihaknya telah melakukan penindakan dan operasi terkait tambang di Pohuwato karena sudah memakan korban jiwa.

“Upaya penegakkan hukum sudah pernah kami lakukan karena sudah ada yang menjadi korban jiwa akibat aktivitas tambang tersebut sehingga kami melakukan penertiban,” kata Kombes Pol Taufan Dirgantara dalam pertemuan tersebut.

“Kami juga sudah melakukan upaya- upaya preventif dengan memberitahukan dan memasang spanduk larangan melakukan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah desa Hulawa Kecamatan Buntulia Pohuwato serta sosialisasi terhadap masyarakat para penambang untuk tidak merusak lingkungan,” katanya menambahkan.

Kombes Pol Taufan Dirgantara mengungkapkan, pihaknya sering mendapatkan informasi dari LSM serta media sosial yang terus melaporkan terkait adanya aktivitas tambang di wilayah Pohuwato yang merusak lingkungan akibat penggunaan alat berat.

“Selama ini kami lakukan penertiban terhadap penambang yang tidak memiliki izin, utamanya yang menggunakan alat berat karena berakibat merusak lingkungan, karena wilayah Pertambangan Rakyat yang masuk dalam cagar alam, kedepannya akan merugikan anak cucu, generasi mendatang,” kata Kombes Pol Taufan Dirgantara.

Di akhir pertemuan, Perwakilan Penambang dari AMPP menyatakan kesediaannya untuk mendukung upaya Polda Gorontalo dalam mensosialisasikan agar para penambang tidak merusak lingkungan.

APRI dan AMPP juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat penambang untuk tidak melakukan unjuk rasa, tetapi akan berusaha berkomunikasi dengan bermusyawarah demi kesejahteraan masyarakat penambang serta menjaga kondusifitas Kamtibmas di wilayah Pohuwato.(*)

Rilis: Humas Polda Gorontalo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *