Wednesday, 4 August 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



APBN Melimpah, Gubernur Gorontalo Ingatkan Semua Pihak Bekerja Sesuai Aturan

Oleh Admin Hargo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Thursday, 15 July 2021 | 15:05 PM Tags: ,
  Suasana rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) penyerapan anggaran APBD dan APBN tahun anggaran 2021, yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di aula Rumah Jabatan Gubernur, dan diikuti oleh Wakil Gubernur Idris Rahim maupun Bupati/Walikota atau yang mewakili via Vidcon, Kamis (15/07/2021). (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Berdasarkan data dari Biro Pengendalian Ekonomi Pembangunan (BP Ekbang) Provinsi Gorontalo, tercatat total pagu untuk satuan kerja (satker) yang tersebar di berbagai OPD tahun 2021 mencapai Rp4,19 triliun. Ini menandakan bahwa anggaran penanganan infrastruktur di Provinsi Gorontalo tahun 2021 cukup melimpah.

Anggaran dua kali lebih besar dari APBD Gorontalo itu belum dihitung dari instansi vertikal khususnya yang menangani infrastruktur daerah. BPJN Gorontalo sebesar Rp344,71 miliar, Balai PPW Rp196,57 miliar dan BWS Sulawesi II Rp652,71 miliar.

“Ini bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Saya atas nama gubernur dan masyarakat menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Bappenas Pak Suharso Monoarfa yang sudah mengalokasikan anggaran tersebut,” tutur Rusli Habibie usai memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Anggaran Triwulan II di Aula Rumah Jabatan, Kamis (15/07/2021).

Dijelaskan Rusli, kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang membuat pemerintahan kewalahan. Berbagai anggaran harus dialihkan untuk penanganan covid-19 khususnya kegiatan medis, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi.

“Sekarang ada program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Beberapa kabupaten kota dapat alokasi untuk membiayai program-program yang vital. Saya minta ini segera dijalankan. Sudah susah-susah diusulkan lalu tidak terserap tentu ini akan sangat disayangkan,” imbuhnya.

Rusli juga mengingatkan agar semua pihak bekerja sesuai aturan yang ada. Perlu untuk memperhatikan petunjuk teknis dan pendampingan dari aparat penegak hukum agar pelaksanaan program berjalan tepat aturan, tepat guna dan tepat hasil.(*)

Penulis: Zulkifli Polimengo
(Visited 13 times, 1 visits today)

Komentar