Rabu, 10 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



AWAS! Tunjangan Transportasi Aleg Rawan Temuan

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Minggu, 8 Oktober 2017 | 19:27 Tag: , , ,
  

GORONTALO, hargo.co.id – Pemberian tunjangan transportasi bagi anggota DPRD provinsi dan kabupaten-kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, rawan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ada potensi, pemberian tunjangan transportasi bisa berbuntut masalah seperti yang dihadapi anggota DPRD periode 2004-2009 karena menerima Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP).

Pemberian TKI dan BPOP ketika itu sempat menjadi persoalan. Pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan dana TKI dan BPOP seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/2006 tentang Perubahan Kedua PP No 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Namun aturan itu, direvisi menjadi PP No 21/2007 yang memerintahkan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota periode 2004-2009 mengembalikan rapel TKI dan BPOP selama satu tahun ke kas daerah, paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Pemberian TKI dan BPOP itu selalu menjadi temuan BPK pada masa tugas anggota DPRD mulai 2007 -2009. Karena banyak anggota DPRD yang tak kunjung mengembalikan dana TKI dan BPOP yang sudah sempat diterima.

Nah, potensi munculnya masalah dalam pemberian tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sekarang ini, bukan pada dasar hukum yang berubah seperti persoalan TKI-BPOP. Persoalan yang bisa muncul adalah potensi mendapatkan fasilitas ganda. Anggota DPRD sudah mendapatkan mobil dinas, tapi pada saat yang sama juga menerima tunjangan transportasi.

Makanya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengingatkan kembali agar daerah tidak memberikan dana transportasi bagi DPRD yang selama ini mendapatkan fasilitas mobil dinas (mobnas). Jika tetap menetapkan uang transportasi, sebagai konsekuensinya, mobil dinas harus dikembalikan.

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto menyatakan, PP 18 Tahun 2017 yang di dalamnya diatur hak uang transpor diterbitkan untuk memberikan jaminan fasilitas kendaraan bagi anggota DPRD. Sebab, selama ini tidak semua daerah sanggup memberikan fasilitas mobil dinas.

Namun, jika ada DPRD yang sudah mendapatkan fasilitas mobil dinas ingin memperoleh uang transpor, pengembalian mobil bersifat wajib. Sebab, dari aspek hukum, praktik tersebut akan masuk kategori penyalahgunaan jika diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

’’Kalau mobil tidak ditarik, nanti jadi temuan BPK. Loh, orang dikasih mobil, dikasih uang transpor,’’ tuturnya kepada wartawan di Jakarta kemarin (6/10). Selain itu, lanjut Sigit, dari segi efektivitas, pemberian uang transpor bagi yang sudah memiliki mobil dinas merupakan pemborosan.

Beberapa anggota DPRD di Gorontalo sudah mengembalikan mobil dinas pasca diberlakukannya PP 18/2017. Di DPRD Kota Gorontalo, ada lima anggota Dewan yang sudah mengembalikan mobnas ke pemerintah kota termasuk ketua Komisi C, Hais Nusi. (rmb/jpg)

(Visited 5 times, 1 visits today)

Komentar