Selasa, 5 Juli 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Catat! PNS Dilarang Like Medsos Paslon

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Senin, 22 Januari 2018 | 16:30 Tag: , ,
  

Hargo.co.id GORONTALO – Ruang gerak pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pilkada sangat terbatas. Sebagai aparatur negara, PNS diwajikan netral. Berbagai aturan terkait larangan PNS terlibat dalam politik praktis dikelurkan pemerintah.

Tidak saja dilarang menghadiri kampanye, menggunakan atribut pasangan calon, tapi memberi like saja pada akun media sosial (Mesos) yang memuat visi misi atau foto pasangan calon tidak dibolehkan. Termasuk mengunggah foto dan memberi komentar pada Medsos.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur baru-baru ini mengatakan, telah mengirim surat kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota terkait netralitas PNS dalam menghadapi Pilkada 2018.

“Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,”tulis Asman Abnur dalam surat edaranya.

Dalam surat tersebut, Menteri PANRB Asman Abnur juga mengutip ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegas Asman Abnur.

Menteri PANRB menunjuk contoh larangan dimaksud misalnya, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik, serta dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media social, dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;

PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. Asman juga mengingatkan soal ketentuan PP 35 tentang disiplin PNS.

Jelas-jelas bagi PNS yang terlibat dalam kegiatan politik akan diberi sanksi, baik kategori ringan maun berat.

Kategori berat bisa pada pencopotan jabatan hingga pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Ia berharap seluruh PNS menaati ketentuan yang ada, dan meminta para kepala daerah melakukan pemantauan terhadap para pegawai.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga memasang ‘mata’ selama proses Pilkada di Gorontalo.

Bawaslu bahkan tidak segan mempidanakan ASN yang terlibat dalam politik atau berpihak pada calon tertentu. Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Tahir kepada Gorontalo Post, (19/1).

Jaharudin menegaskan, dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016, jelas bahwa Pejabat ASN, BUMN, TNI, dan Polri dilarang melakukan keputusan yang menguntungkan calon tertentu dalam Pilkada maupun Pemilu.  Tak hanya itu, larangan ASN untuk berpolitik juga diatur dalam Surat Mendagri, Kemenpan-RB hingga Komisi ASN.

Bahkan Komisi ASN menegaskan larangan ASN untuk ikut-ikutan dalam kegiatan kampanye, memberikan komentar atau ikut serta dalam kegiatan tersebut. “Apalagi di medsos, ASN dilarang memberikan komentar, foto bersama, bahkan memberikan like sekalipun,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Jaharudin, pihaknya sudah mendapatkan satu laporan terkait dugaan keterlibatan salah seorang oknum ASN di Kota Gorontalo. Terkait kasus ini sendiri  menurut Jaharudin, sudah dalam proses pihak Bawaslu Kota Gorontalo.

Untuk ancaman ASN yang terlibat dalam Pilkada terbagi atas dua, yakni sanksi Pidana maupun sanksi administrasi.

“Untuk sanksi pidana jika oknum ASN itu termasuk golongan pejabat, tapi kalau hanya ASN biasa akan kita rekomendasikan ke Komisi ASN, yang ancaman sanksi administrasinya bisa berupa teguran biasa, sedang hingga pemecatan status ASN itu sendiri,” ujarnya.

Namun, menurut Jaharudin, bagi ASN yang ditugaskan dalam Pilkada, seperti pegawai Kesbangpol, TNI-Polri, ada pengecualian. Namun pengeculian ini sendiri bukan berarti ASN itu bisa ikut terlibat dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, karena hanya sebatas tugas yang diembannya.

“Makanya untuk kasus yang saat ini ditangani oleh Bawaslu Kota Gorontalo, kami masih akan melakukan kajian dan pendalaman terkait tugas dan fungsi yang bersangkutan, termasuk meminta bukti surat penempatan dirinya dalam pemantauan Pilkada,” tandasnya. (tro/tr-45)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar