Kamis, 29 September 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Gorontalo Utara Tegaskan Perlu Adanya Perubahan

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Senin, 8 Agustus 2022 | 14:05 Tag: ,
  Ketua DPRD Gorontalo Utara, Deasy Sandra M. Datau

Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Deisy S.M Datau menegaskan bahwa perlu adanya perubahan. Ini terkait dengan pelaksanaan program oleh pemerintah daerah, tujuannya agar disiplin dalam menjalankannya. 

“Artian disiplin tersebut termasuk waktu yang harus sesuai dengan jadwal dan juga regulasi atau aturan dan ketentuan yang telah diatur,” tegas Deisy S.M Datau.

Selanjutnya kata Deisy S.M Datau, salah satu contohnya terkait dengan disiplin waktu tersebut yakni terhadap tahapan pelaksanaan pembahasan anggaran. Baik itu terhadap anggaran untuk 2022 yang saat ini sementara berjalan, maupun terhadap pembahasan anggaran untuk 2023 kedepan.

“Dalam pembahasan anggaran baik itu pergeseran, perubahan maupun untuk anggaran tahun berikutnya, telah ditentukan waktu pelaksanaannya. Regulasinya jelas soal kapan pelaksanaan pembahasan dari setiap tahapan pembahasan anggaran tersebut. Pergeseran kapan, perubahan kapan dan begitu juga tahapan pembahasan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran berikutnya,” ujar Deisy S.M Datau.

Bagi Deisy S.M Datau, dalam sebuah pembahasan apalagi berbicara anggaran yang tentu peruntukannya untuk pembangunan daerah, perlu untuk diseriusin, terutama terhadap program yang telah masuk dalam rencana pembangunan daerah dan telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. 

“Butuh kajian, dan dalam hal ini Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Gorut tidak hanya duduk dan mengatakan setuju dan mengetuk palu. Dokumen yang akan dibahas, tentunya juga harus dipelajari terlebih dulu sebelum dibahas bersama,” jelasnya.

Selaku pihak yang akan membahas dan mengesahkan dokumen daerah tersebut juga kata Deisy S.M Datau, perlu untuk mempelajarinya terlebih dulu. 

“Maka dari itu perlu juga membaca dan mempelajari dokumen tersebut, agar dalam pembahasan tidak kosong dan hanya menyatakan setuju atau tidak,” jelasnya.

Deisy S.M Datau melihat, perlu untuk melakukan perubahan terhadap pola-pola pelaksanaan pemerintahan, terutama soal disiplin waktu dan juga regulasi. 

“Tentunya ini untuk daerah dan juga masyarakat. Ketika disiplin dijalankan dalam segala bentuknya, tentu ini akan bermanfaat, terutama bagi masyarakat dalam menerima manfaat program,” tandasnya. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 26 times, 1 visits today)

Komentar