Minggu, 27 November 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Legislator-DKP Cari Solusi Soal Polemik Nelayan di Boalemo

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Senin, 8 Agustus 2022 | 16:05 Tag: , ,
  Anggota Komisi II DPRD Boalemo, Riko Djaini. (Foto : Abdul Majid Rahman/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Jajaran Komisi II, DPRD Boalemo, minta kehadiran para nelayan, sekaligus pengusaha ikan yang berkonflik, untuk dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Boalemo, Riko Djaini, usai RDP di ruang Komisi II, pada Senin, (08/08/2022).

Dikatakan Riko Djaini, RDP tersebut guna menyelesaikan polemik yang melibatkan nelayan tuna, sebagaimana laporan yang diterima pihaknya. Yang mana, ada nelayan yang diduga merusak jaring di rumpon, milik pengusaha kapal ikan di Boalemo. Olehnya, kehadiran para pihak terkait, dibutuhkan.

“Jadi RDP ini digelar, karena kita melihat sudah ada nelayan yang terlapor di Polres Boalemo, terkait dugaan pengrusakan jaring ikan milik dari salah satu pengusaha kapal ikan. Sehingganya, kita harus mediasi persoalan ini,”kata Riko Djaini.

Karena para pihak terkait belum menghadiri RDP yang digelar pihaknya saat ini, kata Riko Djaini, maka terpaksa RDP tersebut ditunda. Selanjutnya, kata dia, Komisi II meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), agar menghadirkan keduanya pada RDP mendatang.

“Apapun yang dibahas pada RDP kali ini, tidak ada manfaatnya, selama objek atau pelaku pengrusakannya tidak hadir, dan pengusaha ikan terkait. Informasi yang kami dapat itu, sekitar tiga atau empat perahu itu yang melakukan pengrusakan jaring di wilayah perairan Boalemo,”bebernya.

“Walaupun masalahnya sudah di Polres, kami berupaya untuk memediasi. Supaya proses laporannya itu tidak berlanjut. Di satu sisi, apabila ini hanya dibiarkan atau tidak ada efek jerah, maka ini juga tentu menjadi boomerang,”katanya.

RDP terkait masalah nelayan dan pengusaha kapal ikan, dipimpin langsung oleh Koordinator Komisi II, Lahmuddin Hambali. (Foto : Abdul Majid Rahman/HARGO)
RDP terkait masalah nelayan dan pengusaha kapal ikan, dipimpin langsung oleh Koordinator Komisi II, Lahmuddin Hambali. (Foto : Abdul Majid Rahman/HARGO)

Ia pun menyarankan kepada Dinas terkait, untuk dapat menghadirkan solusi kepada para nelayan kecil. Misalnya, memberikan bantuan rumpon untuk dimanfaatkan bersama. Menurutnya, langkah ini tepat guna menghindari konflik antara para nelayan kecil dan pengusaha kapal ikan yang rata-rata memiliki rumpon.

“Sudah harus diberikan titik terang. Masalah merusak jaring ini sudah beberapa kali juga kami dengar laporannya. Sehingganya, ini jangan hanya dibiarkan terus. Pemerintah harus memikirkan juga nasib para nelayan kecil kita,”kata Ketua DPC Partai Perindo tersebut.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II lainnya, Fatkurrohman, berkata, bisa jadi masalah yang melibatkan antara nelayan dan pengusaha kapal ikan ini, ada unsur yang lain-lain. Sehingganya terbawa-bawa. Olehnya, menurutnya, harus ditelusuri lebih mendalam.

“Mungkin ada satu persoalan, misalnya terkait hasil tangkap yang sangat minim, atau bisa jadi pula terkait distribusi bantuan yang kurang memadai untuk para nelayan kecil kita. Ini kan harus disimak terlebih dahulu. Makanya, terkait mediasi ini, kami Komisi II mengharapkan kehadiran para nelayan terkait dan pengusaha ikan terkait. Itu dari saya,”kata Anggota Banggar DPRD Boalemo ini.

Sementara itu, Kepala DKP Boalemo, Asra Umar Murad, membenarkan adanya polemik antara salah satu pengusaha kapal ikan dana sejumlah nelayan. Peristiwa ini diterima pihaknya, sekitar dua Pekan lalu. Itu pun kata Asra Umar Murad, tidak ada laporan di DKP Boalemo.

“Kita tahu informasi ini, dari Wakil Ketua DPRD Boalemo, kemudian saya perintahkan tim turun lapangan. Nah, setelah tim kami turun, mereka mendapatkan informasi, bahwa benar ada salah satu pengusaha kapal ikan yang melaporkan masalah ini kepada Polisi,”kata Asra Umar Murad.

“Laporan yang didapat tim dari lapangan itu, bahwa yang merusak jaring ikan itu adalah para nelayan tradisional dari Limbatihu, Paguyaman Pantai. Menurut kami, ini sudah termasuk kenakalan nelayan tradisional itu sendiri. Semestinya, pada saat pengusaha melingkar jaring untuk menangkap ikan tuna, seharusnya mereka itu menjauh dari rumpon atau kapal terkait,”kata Asra Umar Murad.

Asra Umar Murad menambahkan, sesuai pernyataan dari salah satu pengusaha kapal ikan terkait, sebenarnya yang bersangkutan tidak keberatan mengenai tindakan yang dilakukan oleh para nelayan tradisional tersebut, selama mereka belum melingkarkan jaring pada rumpon milik mereka. Hanya saja yang terjadi, adalah sebaliknya.

“Mereka (pengusaha kapal ikan) keberatan, karena pada saat mereka melingkar, nelayan kecil juga masuk disitu, jadi kesannya menyerobot membuat si pengusaha kapal ikan ini keberatan. Pengusaha ikan keberatan, lantaran kejadian ini sudah berulang-ulang,”ujarnya.

Adapun terkait laporan di Polres Boalemo sendiri, lanjut Asra Umar Murad, pihaknya sepakat dengan pihak DPRD Boalemo. Yang mana, akan berupaya untuk mengambil langkah-langkah konkret, guna mencari titik terangnya.

“Insya Allah Pak, kami akan berupaya menyelesaikan masalah ini, hal ini juga pernah terjadi di Desa Pentadu Barat. Tapi kami selesaikan dengan cara mediasi. Dan rata-rata nelayan yang dilaporkan ini, sudah pernah mendapatkan bantuan dari DKP, ada perahu dan mesin. Tetap kita akan mediasi, para penyuluh perikanan, juga selalu proaktif memberikan sosialisasi dan edukasi di lapangan,”ungkapnya. (***)

 

Penulis: Abdul Majid Rahman

(Visited 92 times, 1 visits today)

Komentar