Selasa, 27 September 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Persiapan Pilkades e-Voting di Boalemo Terus Digenjot

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Boalemo , pada Senin, 8 Agustus 2022 | 18:05 Tag: ,
  Kadis Sosial PMD Boalemo, Monru Mopangga (kiri), didampingi Urip Eka Stovia, selaku Penggerak Swadaya Masyarakat, Dinas Sosial PMD Boalemo. (Foto : Abdul Majid Rahman/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Dinas Sosial PMD Boalemo, terus menggenjot persiapan Pilkades e-Voting yang rencananya bakal digelar pada November 2022 mendatang, melibatkan 30 Desa di Boalemo. Ini disampaikan Kadis Sosial PMD, Monru Mopangga, usai pertemuan bersama 30 Penjabat Kepala Desa, pada Senin, 08/08/2022, di Kantor Dinas PMD Boalemo.

Monru Mopangga berkata, terkait persiapan Pilkades ini, dua hal yang menjadi atensi pihaknya saat ini. Yaitu mengenai harmonisasi Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi acuan Pilkades, dan selanjutnya mengenai realisasi kebutuhan anggaran pada APBD Perubahan 2022.

“Untuk Perbup, kami sudah lakukan langkahnya, saat ini menunggu rekomendasi dari Mendagri-RI,”kata Monru Mopangga.

Adapun terkait konsultasi yang dilakukan pihaknya, bersama unsur Pimpinan DPRD Boalemo beberapa Hari lalu, lanjutnya, bahwa petunjuk dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, bahwa untuk anggaran Covid-19 yang ada di Desa, yakni 8 persen, bisa dilaksanakan untuk sharing kegiatan Pilkades.

“Berikutnya mengenai minimnya anggaran di Boalemo. Kami diharapkan oleh Pak Irjen, agar mengusulkan permohonan diskresi ke Mendagri, terkait edaran Mendagri untuk pelaksanaan Pilkades, yang satu TPS hanya 500 daftar pemilih. Dan jika itu disetujui, Insya Allah untuk Boalemo, lebih dari 500 pemilih,”ujarnya.

Monru Mopangga mengatakan, hal tersebut guna mengantisipasi anggaran yang ada pada Dinas Sosial dan PMD Boalemo. Ia mengungkapkan, sebenarnya untuk total anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkades kali ini, sebesar Rp 1,1 Miliar sekian. Namun, yang ada dalam DPA saat ini, hanya sebesar Rp 570 Juta.

“Namun, tidak menutup kemungkinan, mengenai anggaran ini akan bertambah. Karena sudah ada sinyal dari DPRD. Saya rasa sudah cukup untuk persiapan dari kami. Target Pilkades sendiri, Insya Allah pada 01 November 2022, dan pelantikannya, pada 01 Januari 2023,”kata Monru Mopangga.

Sementara itu, Urip Eka Stovia, selaku Penggerak Swadaya Masyarakat, Dinas Sosial PMD Boalemo, mengemukakan, terkait Perbup yang saat ini sudah berkembang wacana di luar, bahwa Pilkades tertunda karena menunggu Perbup, menurutnya ini keliru.

Karena Pilkades kata dia, jelas diatur dalam Perbup 48 tahun 2015. Pada 2019 kata dia, pihaknya melakukan rasionalisasi kembali, atau perubahan, atas lahirnya Permendagri. Maka lahirlah Perbup 38 tahun 2019.

“Yang terakhir pada tahun ini, kita lakukan rasionalisasi lagi, atas Permendagri 72 tahun 2020, yang kemudian tidak mencabut atau menggugurkan Perbup 48 dan 38. Sehingga, tahapan itu tidak berubah. Yang dilakukan rasionalisasi pada Perbup terbaru ini, yakni apa yang menjadi amanah dalam Permendagri 72 tahun 2020,”kata Urip Eka Stovia.

Berdasarkan Permendagri 72 tahun 2020 sendiri lanjutnya, setidaknya ada tiga hal penting yang terdapat di dalamnya. Pertama, adalah pelaksanaan e-Pilakdes di masa Pandemi Covid-19. Yang mana, harus memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes).

Kedua, adalah tambahan pembentukan Panitia e-Pilkades Sub Kecamatan di masing-masing Kecamatan. Dan yang terakhir, adalah anggaran e-Pilkdes itu sendiri, yang dapat dianggarkan melalui APBDes.

“Nah, hal ini tentunya memicu banyak komentar. Misalnya, Dana Desa itu tidak dapat. Padahal itu dapat, sesuai Permendagri 72 tahun 2020, bahwa dalam hal tugas pembantuan yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten yang diserahkan ke Desa, itu dapat dianggarkan melalui APBDes,”jelasnya.

“Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman di PMDes, khususnya yang membawahi Bidang terkait dengan Dana Desa dan SISKAUDes, ternyata dana Covid-19 yang 8 persen itu, dapat digunakan untuk Pilkades. Karena rujukannya Permendagri 72 tahun 2020,”ujarnya, menerangkan.

Untuk rasionalisasi Perbup sendiri kata dia, intinya saat ini tinggal menunggu rekomendasi dari Kemendagri. Ini sebagaimana pula informasi dari Kanwil Hukum dan HAM. Karena Bupati Boalemo adalah Penjabat, maka harus menunggu rekomendasi dari Mendagri. (***)

 

Penulis : Abdul Majid Rahman

(Visited 231 times, 1 visits today)

Komentar