Rabu, 10 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Emak-emak di Boalemo Mengadu ke DPRD, Terkait Apa Ya?

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Kamis, 16 Desember 2021 | 02:05 Tag: , , ,
  Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, Wakil Ketua Muslimin Haruna dan Ketua Ketua Komisi I DPRD Boalemo, Harijanto Mamangkey, menerima kedatangan para ibu0ibu yang tergabung dalam Dasawisma se-Boalemo. (Foto : Abdul Majid Rahman/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Sejumlah emak-emak yang terdiri dari Dasawisma mengadu ke DPRD Boalemo, Rabu (15/12/2021). Terinformasi insentif untuk Dasa Wisma se-Kabupaten Boalemo, tak akan dibayarkan selama dua bulan. 

Tak sendiri, kedatangan Ibu-ibu Dasawisma di gedung Parlemen Modelomo itu, mendapat pendampingan langsung dari para Kepala Desa masing-masing. Mereka menuntut hak mereka, agar dibayarkan Pemda Boalemo.

“Jadi, kedatangan kami hari ini, mempertanyakan insentif Dasa Wisma dan LPM terhadap DPRD, karena terinformasi sudah tak ada lagi anggarannya selama 2 Bulan, yaitu Bulan November-Desember,” kata Kepala Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Boalemo, Ulul Azmi Kadji, memberikan keterangan Persnya kepada Hargo.co.id.

Dikatakan Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) yang baru menerima SK beberapa hari lalu itu, pihaknya sudah mendatangi Sekda Boalemo, perihal insentif Dasawisma dan LPM tersebut. Namun, Sekda menjawab, bahwa anggaran telah kena refocusing.

 “Mengapa kita datangi DPRD, karena sesuai penjelasan Ketua DPRD sebelumnya, insentif Dasawisma dan LPM itu sudah aman. Sudah diamankan pada pembahasan APBD Perubahan 2021,” tutur Ulul Azmi Kadji.

Tak hanya itu, masih kata Ulul Azmi Kadji, bahwa insentif dua bulan tersebut, dibenarkan oleh salah satu Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boalemo, dari Fraksi PDI Perjuangan, Harijanto Mamangkey.

“Tadi disampaikan oleh Ko Hari (sapaan akrab Harijanto Mamangkey), salah seorang Banggar, katanya ada. Ada bukti-bukti, administrasi, laporan pemenangan fraksi, kemudian pandangan fraksi Laporan Akhir, sampai dengan dokumen Banggar itu, ada. Dan operasional Desanya ada,” kata Ulul Azmi Kadji, menerangkan.

Ditegaskan mantan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo itu, jika hal ini kemudian tetap tidak ada, maka pihaknya bakal melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH). Menurutnya, hal ini adalah penyimpangan jika tak direalisasikan.

Padahal kata mantan Ketua Komisioner KPU itu, gaji Dasa Wisma ke masing-masing itu, hanya sebesar Rp 172 ribu per bulan. Ironis katanya, jika hal ini tak bisa dibayarkan Pemda Boalemo.

Padahal lanjutnya, para Dasawisma di masing-masing desa, dituntut untuk membantu tugas-tugas atau program Pemerintahan. Tak bisa dipungkiri kata Ulul Azmi Kadji, peran Dasa Wisma selama ini, sangat membantu tugas Pemerintahan, termasuk dalam hal mengejar target capaian Vaksinasi Covid-19, yang terus digencarkan hingga saat ini. 

Adapun jumlah Dasa Wisma khusus Desa Bendungan lanjutnya, yaitu sebanyak 43 orang. Ditambah jumlah LPM sebanyak 5 orang.

“Total Dasawisma se-Boalemo saya lupa berapa, hanya total anggaran yang harus dibayar setahu saya itu sebesar Rp 1,3 Miliar. Itu kan hak mereka, yang tertuang pada RPJMD program Pemerintahan Damai 2017-2022. Saya berharap Pemerintah segera memberikan hak seluruh Dasa Wisma dan LPM se-Boalemo,” kuncinya. (***)

 

Penulis : Abdul Majid Rahman

(Visited 712 times, 1 visits today)

Komentar