Operasi ini pun saya rasa akan dilakukan dengan ekstra hati-hati. Jangan sampai ada kesan militer Filipina ada di belakang Indonesia. Karena ada isu kedaulatan dan kebanggaan negara dalam hal tersebut,’’ ujarnya. Kedepannya, dia mengaku bahwa isu perompakan harus diangkat ke tingkat ASEAN. Memang, Indonesia telah menginisiasi penangan isu perompkan dengan kerjasama Malsindo (Malaysia Singapura Indonesia) di Selat Malaka. Namun, hal itu belum sampai pada tingkat regional.
’’Indonesia perlu mengangkat isu ini pada KTT ASEAN paling dekat. Paling tidak ada code of conduct terkait penanganan perompak jika hal seperti ini terjadi lagi. Sehingga, aksi tidak membutuhkan persiapan yang lama,’’ ungkapnya. Dari internal, dia mengaku bahwa pemerintah perlu membuktikan komitmen penguatan perbatasan.
Hal tersebut karena perompak banyak menggunakan wilayah pesisir yang jauh dari pengawasan sebagai markas atau persinggahan. Menurutnya, jika kesejahteraan warga perbatasan membaik, toleransi terhadap pelaku ilegal akan berkurang. ’’Warga-warga yang termarginalisasi di perbatasan terkadang tak punya cara lain kecuali mengakomodir oknum-oknum tersebut. Karena dari merekalah mereka bisa hidup. Jadi, penguatan wilayah pesisir adalah langkah nyata yang bisa dilakukan,’’ imbuhnya. (hargo/jpnn)