Sabtu, 4 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Fraksi PAN Berharap Dua Ranperda Dapat Tingkatkan PAD

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Jumat, 19 November 2021 | 00:05 AM Tag: , ,
  Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Ningsih Nurhamidin

Hargo.co.id, GORONTALO – Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN) berharap, dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi PAN, Ningsih Nurhamidin, Kamis (17/11/2021) yang mana menurutnya, berdasarkan, UU Nomor 28 /2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah mendefinisikan, retribusi jasa umum sebagai jenis retribusi yang dikenakan atas jasa umum. Yakni jasa atau pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  

Berdasar definisi tersebut dengan jelas dapat disimpulkan bahwa, yang membedakan antara retribusi jasa umum dengan jenis retribusi yang lain, yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, adalah bahwa Retribusi Jasa Umum memiliki dimensi pelayanan publik dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. 

“Oleh karena itu, selain dengan terus memperhatikan kesesuaiannya dengan perkembangan ekonomi serta keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,” jelas Ningsih. 

Dikatakan Ningsih,  demi tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, peninjauan terhadap jenis pelayanan dan besaran retribusi dalam kategori Retribusi Jasa Umum ini seyogyanya juga dilakukan dengan secara progresif mengidentifikasi potensi-potensi jenis pelayanan publik lain yang sekiranya dikenakan Retribusi, hasilnya dapat memberikan daya ungkit bagi terciptanya kualitas pelayanan umum yang lebih baik sehingga pada akhirnya memberi kemanfaatan umum secara lebih luas. 

Gagasan utamanya adalah,  dengan penentuan objek dan jenis serta penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang baik dan tepat dengan memperhatikan biaya penyediaan jasanya, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, pada akhirnya akan semakin banyak jenis pelayanan jasa umum yang dapat secara mandiri berkembang sehingga diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas jasa pelayanannya. 

“Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, FPAN, dapat memahami perlunya sebagian obyek Retribusi Jasa Usaha dan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, namun demikian untuk besaran tarif kami perlu membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja pansus yang akan dibentuk,” jelas Ningsih. 

Srikandi dua periode ini lanjut mengatakan, memperhatikan beberapa hal  pertimbangan atau asumsi atau faktor pendorong yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 beserta dua Ranperda usulan Pemerintah Daerah, maka kami Fraksi Partai Amanat Nasional menilai substansi tersebut sangatlah relevan untuk dilakukan ditindaklanjuti. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 11 times, 1 visits today)

Komentar