Nampak, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Rakornas Forkopimda. (Foto: Humas Mabes Polri)

Hadiri Rakornas Forkopimda, Kapolri Instruksikan Beri Pendampingan Penggunaan Anggaran

Kabar Nusantara

Hargo.co.id, JAWA BARAT – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di wilayah Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan penggunaan anggaran.

Dirinya mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan oleh lembaga kepolisian untuk mendukung pembangunan di daerah dan memberikan bimbingan sehingga tidak terjadi adanya keraguan terkait pemanfaatan penggunaan dana yang tersedia di daerah.

banner 728x485

“Saya minta pada rekan-rekan khususnya satgas dan teman-teman yang terlibat didalamnya untuk betul-betul berikan pendampingan dalam hal penggunaan anggaran,” kata Listyo Sigit Prabowo saat menjadi pembicara di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di SICC Sentul, Jawa Barat, Selasa, (17/1/2023).

Dalam Rakornas bertajuk ‘Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi’ tersebut, dirinya juga menjelaskan terkait penggunaan APBN maupun APBD yang menjadi salah satu harapan dalam perputaran roda perekonomian selain investasi.

Jika APBN dan APBD ini terserap dengan baik, lanjut Listyo Sigit Prabowo, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,6 sampai dengan 1,7 persen sehingga perputaran ekonomi di daerah bisa berjalan dengan baik.

Lebih lanjut dirinya juga memaparkan strategi Kepolisian dalam melakukan mitigasi inflasi di Indonesia yang terjadi akibat gejolak ekonomi global dan berdampak pada situasi ketidakpastian.

“Rekan-rekan kepolisian menghadapi situasi gejolak ekonomi global yang ada. Kita memiliki strategi mitigasi yang harus betul-betul dilakukan,” kata Listyo Sigit Prabowo.

Dirinya mengungkapkan, kepolisian harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, mengawal anggaran negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi industri serta menjaga pasar domestik.

“Kita juga harus bersinergi dengan TNI dan seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas). Kita harus menjaga ini apalagi apalagi kita masuk tahun politik,” katanya menegaskan.

Selanjutnya, dirinya juga mendorong untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memanfaatkan dan meningkatkan e-katalog yang ada. Menurutnya, perlu ada kolaborasi yang baik antara APH dan APIP sehingga seluruh perencanaan bisa langsung dapat dijalankan.

“Menjadi sangat penting supaya tidak ada keraguan dan betul-betul bisa terserap dengan baik. Masalah tentunya bisa diselesaikan termasuk salah satunya jika membutuhkan adanya suatu produk tertulis untuk menentukan dasar hukum penggunaan anggaran itupun bisa dilakukan,” katanya menandaskan.(*)

Rilis: Humas Mabes Polri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *