Friday, 17 September 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



INFO PENTING! Bagi Rakyat Kurang Mampu Tak Perlu Lagi Bayar PBB

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Tuesday, 25 July 2017 | 13:12 PM Tags: , ,
  

PEMKOT, hargo.co.id – Wakil Wali Kota Gorontalo Charles Budi Doku menghayati lebih jauh gagasan program gratis lahir sampai mati yang menjadi ruh gerakan pembangunan pemerintah Kota Gorontalo.

Menurut Budi, harusnya hal tersebut terimplementasi secara nyata dalam berbagai ruang pelayanan, atau paling tidak mengarah pada keberpihakan terhadap rakyat miskin.

Disamping pendidikan, dan kesehatan gratis, ia menginginkan agar ketentuan gratis berlaku pula untuk tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rakyat miskin di Kota Gorontalo.

“Saya minta Badan Keuangan menindaklanjuti hal ini. Kita gratiskan saja PBB untuk rakyat miskin yang tercatat di Dinas Sosial,” ujarnya saat berbincang-bincang dengan awak media, kemarin, (24/7).

Lebih lanjut Budi mengatakan, pembebasan PBB untuk rakyat miskin sangatlah rasional. Ini merupakan wujud kehadiran pemerintah yang memikul tanggungjawab mensejahterakan rakyat.

“Yang namanya masih miskin, ya perlu kita bantu, bukan dipungut. Kasihan mereka kalau kita beratkan di tengah tuntutan kebutuhan rumah tangga yang semakin kompleks, dan harga barang yang mahal,” jelasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, PBB menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dari masyarakat.

Otomatis, bila gagasan ini diwujudkan khusus bagi rakyat miskin yang menduduki persentase 5,3 persen, tentu berdampak pada berkurangnya PAD pemerintah Kota Gorontalo.

Namun Budi tak khawatir dengan hal itu. Asalkan pemerintah Kota Gorontalo memiliki inovasi yang jitu, PAD yang jauh lebih besar bisa didapatkan. Sebagai contoh, ia melirik potensi di sektor jasa dan perdagangan.

Di Pelabuhan Gorontalo misalnya, setiap bulan ada kapal Ro-Ro yang mengangkut 300 mobil masuk ke Gorontalo. Jika saja pemerintah Kota Gorontalo berfikir inovatif dengan memperbaiki infrastruktur penunjang pelabuhan serta diikuti pembangunan gudang dan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tentu peluang ini bisa ditangkap.

Akan banyak kapal Ro-Ro yang masuk, dan mobilnya ditampung di gudang yang dikelola BUMD. Pemerintah nantinya bisa menarik PAD dari sektor itu. “Kalau hanya Rp 100 miliar saya pastikan kita dapat. Dan Ini baru satu inovasi. Selain itu masih banyak lagi,” terangnya.

Budi menegaskan, sejak empat abad yang lalu, Kota Gorontalo itu sudah tersohor sebagai kota jasa dan perdagangan. Harusnya dengan munculnya Undang-undang 23 tahun 2014 yang membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi, hal ini bisa tergalih maksimal.

“Tapi yang saya lihat sekarang, BUMD saja belum ada. Ini perlu mjadi perhatian dan evaluasi kita bersama,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo Fitri Sumaga mengatakan, gagasan Wakil Wali Kota Gorontalo sangat baik. Tapi, untuk mengubah penerapan PBB harus melalui kajian dan persetjuan dari DPRD.

“Saya berfikir ini saran yang baik untuk kepentingan masyarakat. Nanti akan coba kita kaji,” katanya. (hargo/*)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar