Hargo.co.id, GORONTALO – Terhadap isu aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Gorontalo Utara (Gorut) sejak Senin (13/09/2021), menuai respon. Saat ini, Kepala Dinas Dukcapil, Sarce Kandou memberi penjelasan apa yang terjadi sebenarnya.
Sarce Kandou menjelaskan bahwa isu aksi mogok tersebut jika ditanyakan kepada dirinya bahwa itu tidak dapat dikatakan mogok kerja. Pasalnya ketidakhadiran beberapa PTT atau honor yang ada di Dinas Dukcapil baik sebagai operator maupun administrasi bukan karena mogok kerja, mereka tidak masuk karena ada alasannya.
“Ketidakhadiran para staf honorer pada Senin tersebut, saya tanggapi dengan positif dan saya menanyakan ketidakhadiran mereka melalui pesan via aplikasi Whatsapp (WA),” ungkapnya.
Lanjut kata Sarce Kandou bahwa dari pertanyaan soal kehadiran yang dikirimkan kepada para honor tersebut, mendapatkan balasan, dan alasan yang disampaikan juga beragam.
“Ada yang anaknya sakit dan alasan lainnya,” jelasnya.
Sarce Kandou menjelaskan bahwa dirinya nanti menerima informasi soal mogok kerja para honorer tersebut menjelang sore hari dari beberapa staf.
“Informasi yang saya peroleh bahwa ternyata honorer atau PTT yang tidak hadir tersebut merupakan bagian dari aksi mogok kerja yang ternyata telah direncanakan sejak beberapa hari sebelumnya” tegas Sarce Kandou.
Bagi Sarce Kandou, alangkah baiknya jika aksi mogok kerja mereka tersebut disampaikan dulu termasuk alasan kenapa sampai mereka melakukan aksi tersebut.
“Jika ini disampaikan maka tentu akan dicarikan solusinya, namun bagaimana kami akan carikan solusi jika tidak ada informasi,” kata Sarce Kandou.
Untuk mencari tahu kejelasan atas aksi mogok kerja tersebut, Sarce Kandou berdiskusi dengan rekan kerja lainnya yang masih bekerja dan ternyata penyebabnya adalah gaji.
“Memang untuk untuk SK PTT ada 2 kategori bagian administrasi dan operator. Untuk operator gajinya berlebihan dan administrasi kurang. Hal ini karena menggunakan sistem SIPD sehingga mata anggaran telah diatur masing-masing,” ungkapnya.
Sistem yang lama, kata Sarce Kandou, soal gaji masih dapat diantisipasi dengan mengambil dari anggaran lain, namun dengan SIPD itu tidak boleh dan nanti menunggu diperubahan. Yang terjadi sekarang, operator gajinya berjalan terus, sementara untuk gaji administrasi hanya sampai pada Mei. Untuk Juli-Agustus gaji operator belum ditagih, dan setelah dicek para honorer mau ada kebersamaan.
“JIka menuntut gaji administrasi harus menunggu perubahan, sementara perubahan masih menunggu pembahasan di DPRD. Bahkan untuk membantu para staf, mereka diberikan perjalanan dinas walaupun nilainya tidak sebanding dengan gaji yang mereka tuntut,” tandasnya. (***)
Penulis: Alosius M. Budiman
