Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo saat menggelar konferensi pers pengembalian uang negara sebesar Rp1,7 Miliar. (Foto: Sucipto Mokodompis/HARGO)

Kejari Kabgor Sukses Selamatkan Uang Negara Rp 1,7 Miliar

HumKam

Hargo.co.id, GORONTALO – Kejaksaan Negeri Gorontalo menyelamatkan uang negara senilai Rp1.752.000.000. Uang tersebut dikembalikan dari program water hibah pemasangan sambungan rumah (SR) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2018.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Armen Wijaya mengatakan, pengembalian uang negara tersebut berawal dari penyelidikan soal dugaan defisit anggaran pada Perumda Tirta Limutu.

banner 728x485

“Berdasarkan penyelidikan tersebut, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan Perumda Tirta Limutu dalam keadaan normal atau tidak ditemukan indikasi penyimpangan,” kata Armen Wijaya dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Kejaksaan Negeri Limboto, Senin (9/1/2023).

“Namun pendapatan yang diperoleh hanya mencukupi untuk operasional perusahaan dan belum mencukupi untuk profit sharing dengan pemerintah daerah,” Katanya melanjutkan.

Armen Wijaya menjelaskan, pihaknya kemudian melakukan pendalaman terhadap penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo kepada Perumda Tirta Limutu.

Dari pendalaman tersebut, kata Armen Wijaya, didapatkan bahwa Perumda Tirta Limutu mendapatkan penyertaan modal untuk Program Hibah Air Minum MBR sejak tahun 2016-2020 sebagai percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan oleh tim kejaksaan, penyertaan modal dalam program water hibah tahun 2018, Perumda Tirta Limutu mendapat alokasi hibah sebesar Rp 7.890.000.000 untuk 2.629 pemasangan sambungan rumah.

“Dari target 2.629 SR tersebut, terdapat 584 SR yang tidak terverifikasi oleh konsultan SUCIFINDO, sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran oleh Kementerian Keuangan kepada kas daerah sebesar Rp 1.752.000.000,” kata Armen Wijaya.

Dirinya menjelaskan, 584 SR tersebut sebenarnya secara fisik sudah terpasang dan dapat dibuktikan secara materiil, namun tidak terverifikasi karena pemasangan SR dianggap tidak memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) dan kriteria.

Hal tersebut karena sambungan rumah yang dilaksanakan Perumda Tirta Limutu belum terdapat jaringan perpipaan karena sedang dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Dinas PU-PR dan baru terealisasi pada bulan Desember 2018.

“Sementara verifikasi SR dilakukan pada November 2018, sehingga terdapat kekurangan pembayaran yang tidak dapat dilakukan oleh kementerian keuangan sebesar Rp 1.752.000.000. Uang inilah yang harus dikembalikan,” Katanya mengungkapkan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pada penyelidikan itu tidak ditemukan unsur mens rea yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan Program Hibah Air Minum MBR. Hal ini karena secara materiil hasil pekerjaan pemasangan SR telah terealisasi di lapangan.

“Pada hari ini dilakukan pengembalian uang negara sebanyak Rp 920 juta. Sementara penagihan atas sisanya (Rp. 832 juta) akan kami teruskan kepada Inspektorat untuk dilakukan penyelesaian sesuai mekanisme internal pemerintah daerah,” katanya menandaskan.(*)

Penulis: Sucipto Mokodompis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *