“Kementerian saya kira bersedia, karena jika diambil alih aset seluruh hak dan kewajiban tentu diambil alih,” ujar Walijkota Marten Taha.
Lanjut Marten, jika utang Dungingi diambil alih, maka pemerintah pusat tinggal melanjutkan cicilan yang menjadi beban Pemkot. Yakni mambayar Rp12,5miliar setiap tahunnya, yang mencakup utang pokok dan bunga. Atau sekitar Rp1miliar setiap bulannya.
“Saya kira tinggal melanjutkan karena kita sudah membayar 1 tahun lebih, jika diambil tahun ini sisanya saja yang diambil alih kementerian, kurang lebih Rp40miliar yang harus dilunasi,” tutur Marten Taha.
Ia memastikan bila pemanfaatan terminal dungingi segera dilakukan. Sebelum batas akhir penyerahan aset pada 2 oktober tahun ini, terminal yang sempat berpolemik itu bakal segera difungsikan.
“Kita upayakan. saat ini kan masih tahap pemeliharaan, jadi pihak pelaksana itu masih membereskan seperti ada kaca yang pecah, paving blok yang rusak. Itu diperbaiki,”tandasnya. (nat/tro/hargo)