Komisi lll DPRD Kabgor Tinjau Pekerjaan Putus Kontrak

Legislatif
Komisi lll DPRD Kabgor saat meninjau pekerjaan yang putus kontrak di Jalan Samaun Pulubuhu, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Selasa (31/1/2023). (Foto: Deice/HARGO)
  Komisi lll DPRD Kabgor saat meninjau pekerjaan yang putus kontrak di Jalan Samaun Pulubuhu, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Selasa (31/1/2023). (Foto: Deice/HARGO)

Hargo.co.id, LIMBOTO – Pekerjaan proyek jalan yang diputus kontrak mulai berdampak pada masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas, dan berbagai dampak lainnya. Hal ini mendapat perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini komisi lll.

Perhatian tersebut bisa dilihat dari kunjungan lapangan aleg komisi lll didampingi dinas teknis dalam hal ini Dinas PU di Jalan Samaun Pulubuhu yang merupakan salah satu lokasi proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Gorontalo yang putus kontrak, Selasa (31/1/2023).

banner 300x300

Dimana ruas jalan tersebut masih ada sekitar 400 meter tidak selesai pekerjaannya dan berakibat fatal bagi pengguna jalan, karena hanya sebagian badan jalan yang sudah dikerjakan, sementara sebelahnya lagi belum selesai. Di sisi lain, tinggi aspal cor dengan bahu jalan sangat jauh, sehingga beresiko bagi pengguna kenderaan jatuh dari median jalan.

”Karena bisa dilihat kondisi jalannya, sebelah sudah dicor tinggi sementara sebelahnya belum, sangat beresiko memang bagi pengguna jalan. Apalagi dimalam hari dengan penerangan yang minim,” ungkap Ketua Komisi lll Sladauri Kinga.

Sladauri lanjut mengatakan, melihat kondisi ini dan meminimalisir agar tidak terjadinya kecelakan, maka  Dinas PU sudah ada upaya melakukan penimbunan disepanjang 400 meter yang belum dicor tersebut. Langkah ini harus diambil, agar masyarakat dan pengguna jalan dijauhkan dari hal-hal yang tak diinginkan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah berinisiatif melakukan penimbunan di rumah masing-masing, mengingat jarak antara cor jalan dengan median jalan yang tidak tertata.

banner 728x485

“Sehingga kenderaan yang akan masuk ke rumah warga sangat beresiko jika tidak ditimbun, sementara pekerjaan proyek sudah putus kontrak,” sehingga mereka melakukan inisiatif sendiri,” tegas aleg dua periode ini.

Menurut Politisi PAN ini, apa yang dilakukan Dinas PU patut diapresiasi. Pun demikian, Sladauri meminta pada dinas terkait untuk tidak lagi memberikan pekerjaan kepada perusahaan yang sudah gagal menyelesaikan pekerjaan tersebut. (*)

Penulis: Deice Pomalingo

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *