Hargo.co.id, GORONTALO – Ada yang menarik dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) rancangan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022. Yakni adanya program baru yang anggarannya tidak main-main yakni sekitar Rp 12 Miliar.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran yang mana menurutnya terindikasi dari program tersebut berimbas pada Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terinformasi akan dikurangi. KUA PPAS ini barus saja diparipurnakan pada Selasa (4/10/2022) lalu.
“Dalam pembahasan KUA-PPAS ada isu yang muncul terkait alokasi TPP yang hanya dianggarkan 75 persen. Terhadap hal tersebut, Badan Anggaran (Banggar) kurang sepakat. Dapat saja itu mengurangi semangat para aparatur dalam bekerja,” ungkapnya.
Roni Imran berharap kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dapat menunda program yang tidak terlalu urgen. Pihaknya melihat ada ada program baru, yang nilai sekitar 12 miliar.
“Meskipun belum terperinci, arena baru dalam bentuk KUA. Rinciannya nanti dapat dilihat nanti dalam Rancangan APBD. Memang kita lihat disitu secara global, ada hal-hal yang harus jalan di tahun ini seperti adanya kekurangan BPJS baik aparat desa dan juga masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Menurutnya ada hal yang mungkin dapat ditunda untuk 3 bulan terakhir pada tahun anggaran berjalan, dan program yang tidak terlalu mendesak dapat diakomodir nantinya di APBD 2023, dan tidak mengorbankan TPP para ASN.
“Dan ini mudah-mudahan sudah bisa menutupi kekurangan dari pada TPP yang dihitung kurang lebih 6 miliar, dan mereka (TAPD) tidak lebih prioritaskan ke 12 miliar tadi. Nanti kita akan sisir, kalau memang masih bisa kita ditunda,” tandasnya.
Penulis: Alosius M. Budiman