Hargo.co.id, GORONTALO – Anggota DPRD Boalemo, Fathurrohman, menilai pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo, belum maksimal mengurusi aset-aset daerah, khususnya tanah. Buktinya, tanah yang berada di KTM Wonosari yang konon berjumlah ratusan hektare di wilayah transmigrasi tersebut, belum memiliki sertifikat, atau bukti kepemilikan aset.
“Pemkab Boalemo jangan hanya mendorong pemerintah kecamatan atau desa-desa untuk mengurusi aset masing-masing. Sementara aset Pemkab sendiri, belum jelas. Ternyata KTM sekitar sekian ratus hektar itu, setelah saya telusuri, belum disertifikatkan atas nama aset Daerah,” ungkap Fatkurrohman, Rabu, (26/01/2022).
Hal ini kata Fathurrohman, jelas menimbulkan pertanyaan. Ada apa dan mengapa Pemkab Boalemo dalam hal ini bagian aset, tidak mampu mengurusi aset Daerah tersebut? Alhasil, hingga sekarang tanah ini pun, masih atas nama masyarakat.
Bukan saja itu, kemungkinan besar juga lanjutnya, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), tak berani membuat hak kepemilikan untuk Daerah. Sebab terinformasi, tidak ada akta jual beli dengan masyarakat pada waktu pembebasan lahan, kala itu. Sedangkan untuk membuat sertifikat hak milik, harus melampirkan akta jual beli, dari kedua belah pihak.
“Baru juga yang berbahaya, jangan sampai ini ada kata pembebasan. Warga transmigrasi ini kan didatangkan di sini atas nama Perintah undang-undang untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan, dibagikan tanah masing-masing 2 hektar. Ternyata ditindih dengan program KTM ini kan? Jelas ini menyalahi aturan. Seharusnya KTM ini dibangun di tanah Negara, Daerah, Kecamatan, atau tanah Desa. Bukan di tanah warga transmigrasi,”cetusnya.
Intinya saat ini katah legislator Parlemen Modelomo (DPRD Boalemo) itu, bahwa saat ini Pemkab Boalemo tidak mampu menunjukkan surat pembebasan resmi tanah di KTM. Tidak bisa menunjukkan akta jual belinya dari pemilik tanah.
“Anggota Fraksi PPP Boalemo, menyorot Pemkab Boalemo. Jangan mengklaim aset Daerah, sementara tidak jelas bukti kepemilikannya. Harus diseriusi apa yang saya sampaikan ini. Nanti saya akan ungkap apa saja yang menjadi temuan saya. Tapi begitu dulu, dan semoga Pemkab Boalemo tidak akan tinggal diam,”kuncinya.
Sementara itu, Taufik Kumali, selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Boalemo, menampik jika Pemkab Boalemo tidak mengurusi aset-aset yang ada. Hanya saja menurutnya, mengingat aset-aset Pemkab Boalemo terlalu banyak, maka butuh waktu dan tahapan-tahapan yang harus dilalui.
“Tetap kita akan perhatikan mana saja aset-aset Pemkab Boalemo. Tapi maklum untuk sekarang kita memang banyak keterbatasan. Sehingga, prosesnya atau tahapannya, membutuhkan waktu yang tidak sedikit,”jawab Taufik Kumali, singkat, ketika dikonfirmasi Hargo.co,id, Rabu, (26/01/2022), di ruang kerjanya. (***)
Penulis : Abdul Majid Rahman
