Hargo.co.id, GORONTALO – Anggota DPRD Boalemo, Riko Djaini, menilai peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di wilayah Boalemo, belum maksimal.
Padahal menurutnya, tugas APIP ini cukup penting, dalam hal mengawal pemerintahan dan pembangunan daerah menjadi lebih baik dan bersih (Good And Clean Government).
“Saya sarankan agar dimaksimalkan lagi. Alasannya, agar dapat meminimalisir penyelewengan keuangan negara, atau korupsi,” kata Riko Djaini kepada Hargo.co.id, di ruang kerjanya, Rabu, (03/11/2021).
Sebelumnya, Ketua DPC Perindo Boalemo itu mengaku, kaget mendengar kabar sebanyak 34 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Boalemo, terindikasi bermasalah. Yang mana, hingga saat ini belum memasukan pertanggungjawabannya.
“Menurut saya, tidak boleh kita serta merta menyalahkan desa. Justru saya mempertanyakan pengawasan pihak APIP selama ini. Ini baru BUMDes, bagaimana dengan yang lain. Nah, sekiranya ini menjadi atensi kita bersama,” harap Aleg Dapil Dulupi-Wonosari itu.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boalemo itu pun menyarankan, jika perlu pada saat-saat pembahasan Dana Desa di setiap desa, APIP turun langsung dan terlibat melakukan pengawasan.
“Jangan seolah-olah nanti ketika ada masalah, baru APIP turun. Seharusnya upaya-upaya preemtif dan preventif pada APIP itu berjalan,”kuncinya. (***)
Penulis : Abdul Majid Rahman