Kamis, 18 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



LKPJ Bupati 2021 Diterima, Pansus Catat Empat Poin Penting 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Sabtu, 4 Juni 2022 | 02:05 Tag: , ,
  Ketua Pansus LKPJ, Syarifudin Bano saat menyerahkan laporan dan catatan strategis kepada pimpinan DPRD dan Bupati Gorontalo. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Setelah melalui pembahasan cukup panjang, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2021, akhirnya diterima oleh Panitia Khusus (Pansus). Hanya saja, ada empat poin penting sebagai catatan kepada pemerintah daerah. 

Ketua Pansus LKPJ,  Syarifudin Bano melaporkan, sesuai data yang ada, kondisi makro ekonomi pada 2021 cukup baik. PDRB Kabupaten Gorontalo walau dalam kondisi pandemik Covid-19, naik sebesar 2,42 persen yang sebelumnya pada 2020, pertumbuhan PDRB berada pada -0,01 sedangkan tingkat pengangguran terbuka di tahun sebesar 2,12 persen. 

“Kondisi ini menurun jika dibandingkan di 2020 sebesar 3,41 persen dan tingkat kemiskinan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.33 persen, kondisi ini diakibatkan bertambahnya pengangguran di masa pandemic Covid-19,” ungkap Syarifudin. 

Dikatakan Syarifudin, Indikator lain adalah tingkat inflasi kita yang pada 2021 menurun berada pada level 3,16 persen dan di tahun 2020 berada di level 3,56 persen. Indikator IPM terjadi peningkatan di tahun 2021 menjadi 67,34 persen sedangkan di tahun 2020 berada di level 66,92 persen, meski pada 2021 mengalami perlambatan. 

“Secara umum dapat kami simpulkan, kinerja pembangunan kita cukup baik, berkat upaya dan kerja keras pemerintah dalam mengemban amanah rakyat secara bertanggung jawab,” tegas Syarifudin.

Lanjut dikatakan aleg tiga periode ini, meskipun pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo memiliki kinerja yang baik, namun ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah, maka hal ini tidak bisa dihindari menjadi penilaian tersendiri dari masyarakat. Sehingga DPRD menyarankan agar kepercayaan masyarakat tetap tinggi dibutuhkan empat point, yakni pertama pelayanan publik harus terus ditingkatkan, kedua pemerataan pembangunan harus memenuhi rasa keadilan sosial, ketiga konsistensi terhadap apa yang sudah diprogramkan dan konsistensi dalam penganggaran. 

“Kepercayaan inilah yang menjadi modal pemerintah membangun sinergitas kolaborasi dan transformasi menyongsong era digitalisasi kedepan,” pungkasnya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 5 times, 1 visits today)

Komentar