Hargo.co.id, GORONTALO – Titik kosong atau Blank Spot, merupakan suatu titik lokasi yang belum mendapatkan jaringan telekomunikasi. Dengan kata lain, tidak tercover oleh menara telekomuikasi dan perangkatnya, yaitu BTS (Base Transceiver Station).
Kepala Dinas Kominfo Boalemo, Ulkia Kiu, membeberkan, ada banyak blank spot di Boalemo yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Menurutnya, blank spot ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan percepatan pembangunan, apabila tak segera diseriusi.
“Jumlah yang tercover sekarang kan 20, yang menyesakkan itu masih 18 titik. Jadi, totalnya 38 kan. Nah, seharusnya tahun depan itu tercover semua,” kata Ulkia Kiu, seusai mengisi acara Go TV Boalemo, yakni Bincang Boalemo, yang mengambil tema, Kominfo Boalemo Satu Data Satu Koneksi dan Satu Blank Spot, pada Kamis 28/07/2022 Malam, di salah satu Warkop.
“Namun kita kembali lagi, jika melihat pagu anggaran APBD yang diberikan, maka yang 20 ini, kita belum bisa pastikan. Apalagi ditambah yang 18 titik. Tapi, kalau dia terkait progres bantuan pembangunan tower, kita belum ada. Satu tower itu, 20 kali 20 itu, kita masih membutuhkan anggaran paling sedikit Rp 400 juta,” ujar Ulkia Kiu.
Meski demikian, lanjutnya, ada kabar menggembirakan bagi masyarakat. Yaitu di Desa Karya Murni, Paguyaman, Boalemo, akan ada pembangunan tower dari Indosat. Tower ini nantinya, bisa mengakses tiga, atau empat Desa yang berada di wilayah Paguyaman, tak jauh dari Desa Karya Murni itu sendiri.
“Ini sebenarnya porsi dari Kabupaten Gorontalo. Tapi setelah mereka survey di salah satu Desa di sana itu, ternyata lebih pasnya itu, dibangun di Desa Karya Murni. Makanya mereka minta rekom, masuk di Boalemo,” kata Ulkia Kiu, menerangkan.
Ulkia Kiu menuturkan, berdasarkan data di atas, maka artinya total Desa di Boaemo yang belum terjangkau jaringan saat ini, baik oleh jaringan telepon dan internet, sebanyak 38 Desa. Itu pun kata dia, belum dihitung dengan jumlah Dusun yang ada.
“Pastinya berdampak pada pembangunan. Apalagi mulai tahun ini, Kominfo jadi salah satu OPD penunjang untuk penanganan kemiskinan ekstrim, selain itu terkait penurunan stunting. Stunting ini kan lokusnya ada di Desa. Nah, salah satu untuk ini, kan harus ada akses pemberitaan, memberikan informasi guna mengedukasi masyarakat, Sekarang kalau tidak ditunjang dengan jaringan, artinya kami ikut memperparah kondisi ini,” katanya.
Ia menambahkan, terkait titik-titik yang belum dijangkau oleh jaringan tersebut, sudah ia sampaikan pada pembahasan APBD bersama legislatif. Menurutnya, apabila APBD memang belum memungkinkan, minimal ada untuk wifi gratis, guna menunjang akses informasi ke masyarakat di 38 Desa tersebut.
“Kalau juga tidak memenuhi anggarannya, jadi lagi-lagi mengadakan ini proporsional. Langkah lain yang bisa kami lakukan, mungkin korelasinya juga dengan Desa. Yang mana, mereka bisa menganggarkan untuk kebutuhan wifi gratis bagi masyarakatnya. Sebetulnya, rata-rata Desa ini juga sudah menganggarkan wifi. Tapi memang terbatas,” pungkasnya. (*)
Penulis: Abdul Majid Rahman
