Hargo.co.id GORONTALO – Anggaran pemerintah memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian di Provinsi Gorontalo. Sehingga daya serap anggaran pemerintah sangat berdampak terhadap geliat dan pertumbuhan ekonomi.
Penyerapan anggaran yang tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, penyerapan anggaran yang rendah maka akan menyebabkan geliat ekonomi di daerah melemah, yang pada akhirnya berimbas pada perekonomian dan daya beli masyarakat.
Sejalan dengan peran penting yang dimiliki itu, maka masyarakat harus bisa memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, dokumen yang menjadi istrumen penting dalam kebijakan fiskal pemerintah itu memiliki keterkaitan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Demikian salah satu catatan penting yang mengemuka dalam pertemuan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Ismed Saputra dengan Direktur Utama Gorontalo Pos Moh.Sirham, Senin (16/5) di Graha Pena Gorontalo.
Menurut Ismed Saputra, ketika masyarakat memahami APBN/APBD maka pengalokasian maupun pemanfaatan anggaran akan lebih maksimal. Sebab, ketika masyarakat memahami APBN/APBD maka dia bisa mengawal apa saja program dan kegiatan pemerintah yang tertuang dalam APBN maupuN APBD. Termasuk mendorong ataupun mengusulkan program/kegiatan untuk kepentingan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut Ismed Saputra menyampaikan, berkaitan dengan APBN/APBD, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kanwil memiliki fungsi dan peran untuk mengevaluasi APBN maupun APBD. Selain itu mereview belanja kementerian dan lembaga, pelaksanaan akuntasi dan penyusunan laporan pemerintah, serta kajian fiskal regional.
“Ditjen Perbendaharaan juga memiliki fungsi pembinaan pelaksanaan anggaran, termasuk pembinaan badan layanan umum (BLU) baik pusat maupun daerah,†ungkap Ismed Saputra.
Sementara itu Moh.Sirham menyampaikan, penyerapan anggaran pemerintah sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Sebab, sebagian besar kegiatan ekonomi di Provinsi Gorontalo bergantung pada kebijakan fiskal. Karena itu, penyerapan anggaran pemerintah seyogyanya bisa dipercepat, tidak nanti menunggu akhir tahun anggaran.
“Ketika anggaran cepat diserap, maka perekonomian di daerah ini akan bergerak. Dengan begitu masyarakat memiliki pendapatan. Ketika masyarakat memiliki pendapatan maka sektor-sektor lain tumbuh pula,†ujar Moh.Sirham didampingi Wakil Direktur Gorontalo Post Femmy Udoki.
Untuk itu, Moh.Sirham menyampaikan, Gorontalo Post akan mengambil peran dalam mengawal penyerapan anggaran pemerintah di daerah ini. “Tentunya peran ini akan dilaksanakan melalui kemitraan bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang memiliki fungsi untuk mengevaluasi dan pemantauan atas penyerapan anggaran pemerintah,†tandas Moh.Sirham.(san/hargo)