Hargo.co.id – Siti Hediyati Hariyadi atau lebih dikenal Titiek Soeharto menumpahkan kekesalannya, karena pemerintah melakukan intervensi di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.
Itu lantaran Presiden Joko Widodo (Jokwi) melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat agar Ketua umum Golkar lebih baik tidak merangkap jabatan.
‎
“Kita kan partai besar, kita lagi munas, jangan ada intervensi, biarlah nanti pemegang suara yang memilih menentukan siapa yang terbaik buat Golkar, toh ini juga hanya lima tahun,” tegasnya di Nusa Dua, Bali, Minggu (15/6).
Kekesalan Titiek ini disebabkan, jika merujuk rangkap jabatan, maka tudingan itu ditujukan kepada Ade Komarudin (Akom). ‎ “Kalau tadi dibilang katanya tak boleh merangkap maksudnya kan ke Akom, ketua DPR jangan merangkap lah,” kesalnya.
Anak Soeharto itu mengatakan, Golkar sejatinya bangga memiliki pemimpin yang juga memiliki kedudukan sebagai pejabat negara. Apalagi, kedudukan itu dibilang terhormat.
“Sebetulnya kita sebagai orang Golkar, kita bangga ketua kita sejajar dengan presiden,” ujanrya. ‎
Karenanya, Titiek berpandangan, tidak ada masalah bagi Akom yang menjabat sebagai ketua DPR merangkap jabatan menjadi ketua umum Golkar.Dia menegaskan, yang perlu dipersoalkan adalah calon pemimpin Golkar yang pernah bermasalah dengan hukum. Hal itu akan menakutkan.
Sebab pemimpin yang bermasalah dengan hukum akan memberikan citra buruk terhadap partai. Setidaknya, ketua itu akan terbelenggu dalam menentukan sikap dan arah kebijakan Golkar nantinya.
‎”Yang pasti, kalau kita dapat pemimpin yang baik dan tidak bermasalah, ke depan Golkar bisa maju. Bermanfaat bagi masyarakat dan bisa meneruskan cita-cita pendirinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Luhut kemarin memanggil seluruh bakal calon ketua umum Golkar di sebuah hotel di Nusa Dua, Bali. Namun, yang menemuinya hanya tiga orang saja. Yakni, Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, dan Indra Bambang Utoyo. Ia menyampaikan pesan agar Munaslub tidak gaduh memperdebatkan sistem pemilihan terbuka atau tertutup.
Pemanggilan itu dilakukam setelah tujuh bakal calon ketua umum, minus Indra yang berhalangan hadir dalam konferensi pers menyatakan sepakat pemilihan dilakukan tetutup.
Namun, nyatanya tak hanya memberi wejangan agar para bakal caketum tidak membuat kegaduhan, Luhut pun menyampaikan pesan sejatinya Jokowi mengaharapkan agar ketua umum Golkar yang nanti terpilih tidak merangkap jabatan.
‎”Buat preisden, siapa saja nggak masalah. Hanya beliau tidak nyaman kalau rangkap jabatan. ‎Karena beliau di kabinet juga nggak mau ada rangkap-rangkap jabatan, walaupun dia bukan member kabinet,” tuturnya kemarin.‎ (dna/JPG/hargo)