“Kami akan undang Ketua dan Sekretarisnya, untuk kita tanyai langsung kemana pilihannya,” tegas Guntur.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kabgor dua periode, Hendra Hemeto, resmi menerima surat diskresi dari DPP Partai Golkar untuk kembali maju sebagai calon ketua DPD Golkar periode ketiga.
Surat tersebut dikeluarkan pada 19 November 2025 dengan Nomor: B-848/DPP/GOLKAR/XI/2025,
perihal Persetujuan sebagai Calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Periode ketiga yang ditujukan langsung kepada Hendra Hemeto.
Surat diskresi ini ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji, sehingga memastikan legitimasi penuh dari pimpinan pusat.
Informasi internal partai menyebutkan bahwa terdapat 10 daerah yang mengajukan diskresi kepada DPP untuk dapat kembali mencalonkan diri setelah dua periode menjabat.
Namun, setelah melalui proses evaluasi ketat, DPP hanya menyetujui empat daerah, dan Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu daerah yang mendapatkan persetujuan tersebut.
Seleksi ketat ini menunjukkan bahwa diskresi diberikan bukan secara formalitas, melainkan sebagai bentuk apresiasi DPP terhadap prestasi nyata.
Prestasi Jadi Alasan Utama DPP Menyetujui Diskresi. Keberhasilan Hendra memimpin Golkar Kabupaten Gorontalo
dinilai menjadi faktor kuat yang membuat DPP memberikan persetujuan, yakni Pileg 2019 Golkar mendapatkan 6 kursi, memperoleh posisi Wakil Ketua DPRD
dan berhasil mengantar Hendra Hemeto sebagai Wakil Bupati Gorontalo.
Pemilu 2024 Perolehan meningkat signifikan dari 6 menjadi 9 kursi, menempatkan Golkar sebagai pemilik kursi Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
Sejalan dengan mekanisme partai, Hendra juga telah menyelesaikan seluruh proses administratif, termasuk pengiriman surat ke DPD Golkar Provinsi Gorontalo.
Langkah ini dilakukan berdasarkan arahan Ketua Golkar Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah, serta restu Ketua Dewan Pembina Golkar Provinsi, Rusli Habibie.(Deice)
