hargo.co.id MARISA—Sejumlah penambang batu di Desa Motolohu Selatan, Randangan Rabu (27/1) mendatangi Kantor Bupati Pohuwato.
Mereka protes kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan izin kepada perusahaan, untuk mengelola pertambangan batu di lokasi tersebut.
Menurut masa aksi kebijakan ini tidak memihak kepada rakyat kecil, khususnya kepada para penambang itu sendiri. “Perusahaan tersebut sangat merugikan kami khususnya yang menggantungkan hidup di pertambangan batu ini,â€teriak orator dengan nada kecewa.
Untuk itu, mereka meminta kebijakan pemerintah Daerah, untuk meninjau kembali penerbitan izin tersebut. Karena bagaimanapun, tambang batu sudah menjadi mata pencarian mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Sekali lagi kami meminta dengan sangat, agar pemerintah daerah meninjau kembali izin perusahaan tersebut,â€tambah mereka.
Menanggapi hal itu, Penjabup Anis Naki mengaku akan menindakalnjuti apa yang menjadi tuntutan massa ini. Dia menjelaskan bahwa, yang mengelola tambang batu tersebut adalah BUMN, sehingga Pemda tidak bisa menolaknya.
Kendati demikian, Pemkab akan memperhatikan apa yang menjadi tuntuntan warga. Untuk itu lanjut Anis Naki, Camat, Kapolsek, Danramil dan Kades setempat segera melakukan memediasi dan mencarikan solusi terbaik.
“Pertemuan saat ini belum final, karena masih akan menunggu hasil mediasi dengan Camat,â€jelasnya.
Setelah mendengar pernyataan Penjabup, masa melanjutkan aksinya di Gedung DPRD Pohuwato. Mereka meminta kepada DPRD agar lebih proaktif dalam mengawal dan mengawasi semua kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan Rakyat. (hmp/hargo)