Ketua BK, Jasin Usman Dilo, juga sependapat penerapan parlemen moderen menuntut anggota DPRD untuk melek IT. Tapi menurutnya, ada dua hal penting yang akan saling menunjang dalam parlemen moderen yaitu sistem dan SDM.
“Parlemen moderen ini kan sistem untuk lebih meningkatkan performa dan kinerja lembaga. Tapi kalau tidak didukung SDM yang memadai juga tidak akan maksimal,†ujarnya.
Jasin Dilo mengatakan, memang idealnya anggota DPRD punya tenaga staf ahli dan administrator. Sehingga akan mendukung pelaksanaan tugas personal anggota DPRD. Namun hal itu belum terwujud.
“Mungkin dengan parlemen modern ada penguatan SDM untuk para tenaga pendamping sekretariat untuk membantu tugas anggota DPRD.
Tapi memang agak terbatas juga karena mereka lebih pada hal-hal yang bersifat administrative. Tapi kalau untuk hal-hal yang subtantif memang butuh tenaga ahli dan profesional untuk memberi masukan dan pertimbangan bagi anggota DPRD,†jelasnya.
“Tapi saya apresiasi upaya ini untuk menjadikan DPRD menjadi lebih transparan dan akuntabel,†jelasnya.
Soal ketiadaan tenaga ahli untuk anggota DPRD, Presiden Direktur CEPP FISIP UI Khusnul Ma’riyah menyarankan DPRD Provinsi untuk menggandeng perguruan tinggi.(rmb/hargo)