Friday, 17 September 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pemda Diminta Validasi Data Kependudukan

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Thursday, 22 July 2021 | 02:05 AM Tags: , ,
  Suasana rapat kerja yang dilaksanakan oleh Komisi l dengan sejumlah instansi terkait, di Ruang Dulohupa. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Tumpang tindihnya data kependudukan di Kabupaten Gorontalo, membuat DPRD meminta pemerintah daerah, untuk melakukan validasi data kependudukan. Alasannya, validasi ini berimbas pada data pemilihan dan juga jumlah kursi di legislatif mendatang. 

Hal ini terungkap dari hasil rapat kerja Komisi l DPRD dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Statistik Kabupaten Gorontalo serta KPU Kabupaten Gorontalo, Rabu (21/07/2021) .

 Ketua Komisi I, Syarifudin Bano mengatakan, dari pembahasan rapat memang tiga lembaga ini berbeda-beda hasil validasi datanya, walaupun memang untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  (Dukcapil). Datanya bisa dikatakan paling valid, karena terupdate setiap saat jika ada warga yang mengurus akta kelahiran dan juga akta kematian. 

Bahkan hasil validasinya sampai perbulan Juni kemarin, sementara untuk Badan Statistik diakui jika validasi data kependudukan terakhir dilakukan di 2020 kemarin. Sama seperti validasi KPU juga dan untuk memaksimalkan validasi data dan kondisi jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo lebih efektif dan maksimal, pemerintah daerah harus melakukan validasi data. 

“Kami meminta kepada Bupati Gorontalo menyampaikan kepada dinas pemerintah desa untuk memaksimalkan informasi perkembangan penduduk di setiap desa,” ujar Syarifudin.

Syafrudin juga meminta Bupati Kabupaten Gorontalo, untuk segera membahas penyatuan data semester satu 2021 bersama Dukcapil, PMDes, Statistik, KPU dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. 

“Melihat hasil rilis Dukcapil Desember 2020, data penduduk kita berkisar 416 ribu jiwa, kemungkinan Pileg 2024 akan ketambahan 5 kursi, sehingga untuk DPRD Kabupaten Gorontalo kembali ke 40 kursi sambil menunggu hasil putusan dari Kementerian Dalam Negeri,” pungkas Syarifudin (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar