Jumat, 20 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pemkab Bone Bolango Buat Kebijakan Keringanan Pajak, Ini Ketentuannya

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Bone Bolango , pada Rabu, 19 Januari 2022 | 12:05 Tag: ,
  Info keringanan pajak (Foto istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Guna meringankan beban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango membuat kebijakan keringanan pajak daerah. Ini dilakukan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bone Bolango. 

Untuk itu dikeluarkan kebijakan keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 277 /2021 tentang Pemberian Stimulus Pajak Daerah Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengurangan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bone Bolango. Rupanya kebijakan ini juga dibuat untuk memeriahkan HUT Bone Bolango ke-19.

“Ayo segera manfaatkan keringanan pajak dalam rangka memeriahkan pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 19 Bone Bolango. Kebijakan ini mulai berlaku tanggal 19 Januari 2022,” ungkap Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa.

Adapun beberapa ketentuan dan skemanya adalah sebagai berikut, stimulus Pajak berupa Pengurangan Pembayaran BPHTB sebesar 19 persen diberikan satu kali per Wajib Pajak untuk periode pembayaran mulai 19 Januari hingga 28 Februari 2022. Selanjutnya, pembebasan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2001-2021 untuk periode pembayaran sampai dengan 31 Maret 2022. Terakhir yakni fasilitas keringanan ini secara otomatis pada saat pelunasan pembayaran. 

“Untuk memanfaatkan program ini, selain pembayaran melalui kolektor ataupun kantor desa/kelurahan, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara mandiri, melalui aplikasi SIKAP di sikap.bkpd.bonebolangokab.go.id, masuk ke menu Informasi SPPT, kemudian masukkan NOP, nanti akan tampil data histori pembayaran Pajak, dan klik tombol Bayar untuk piutang yang ada dan ikuti petunjuk bayar di e-billing yang ada melalui chanel Bank SULUTGO (BSGatm, BSGsms, BSGtouch),  PT.POS Indonesia atau bisa juga menggunakan QRIS.“ kata Iwan Mustapa

Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wajib dalam membayar pajak, tertib administrasi dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. (***)

 

Penulis: Rita Setiawati

(Visited 46 times, 1 visits today)

Komentar