Namun TPU yang dibuat pemerintah cukup jauh. Karena itu Pemkab Pohuwato mencari lokasi yang lebih dekat dengan pesisir pantai yakni di Desa Marisa Selatan.
“Awalnya masyarakat dipesisir pantai mengumpulkan uang untuk membeli sebidang tanah untuk lokasi pemakaman.
Namun kondisinya saat ini sudah penuh, jadi telah kami buatkan tempat yang agak dekat dengan masyarakat pesisir pantai,†kata Syarif Mbuinga.
Ia menambahkan, TPU tersebut kemungkinan hanya akan dimanfaatkan masyarakat pesisir pantai. Meski masyarakat pesisir pantai memiliki lahan yang luas, namun di situ tidak bisa dijadikan lokasi pemakaman. “Ini dikarenakan baru 30 centimeter dilakukan penggalian, sudah ada,†jelasnya.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Pohuwato Arman Mohamad menyatakan, untuk lokasi pemakaman umu memang perlu diatur, sehingga tidak akan berdampak pada persoalan tata ruang.
Jika sudah diatur, maka tidak akan memberikan kendala pada pembangunan daerah kedepannya. “Ini memang perlu diatur dan tentunya kami akan mendorong agar TPU bisa memiliki payung hukum yang jelas namun tidak harus memaksa masyarakat,†ungkapnya.
Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi menyatakan, memang penting dibuat sebuah regulasi untuk TPU. Dan hal itu bakal ditindaklanjuti Dekab Pohuwato.
“Nanti akan kami masukkan pada Prolegda 2017, karena hal ini menurut kami sangatlah penting, sehingga tidak akan mengganggu proses pembangunan kedepannya,†pungkasnya.(nat/and/csr/kif)