Hargo.co.id, GORONTALO – Pengelolaan keuangan daerah Pemkab Gorut terindikasi tidak disiplin.
Hal itu tentunya sangat berdampak pada pelaksanaan program,
sehingga daerah berharap pemerintah pusat melalui kementerian keuangan dapat mengalokasikan Dana Alokasi Ulang (DAU) untuk
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), agar dapat digunakan untuk program lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Suleman Lakoro menuturkan, pihaknya akan menyurat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan hal ini.
“Selama ini pengelolaan keuangan kurang disiplin. Contohnya, ada program kegiatan yang didanai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Misalnya, dananya belum 100 persen yang masuk, sudah kita laksanakan,” kata Suleman usai rapat di DPRD Gorut, Senin (15/5/2023).
Konsekuensinya tentu harus mengambil sumber anggaran yang lain. Oleh karena itu, menurut Sekda Suleman, pihaknya akan menertibkan hal-hal seperti itu.
Sama halnya dengan pembayaran gaji P3K yang telah senilai Rp. 62,4 miliar, yang menurut penuturannya sampai saat ini belum bisa dilaporkan karena akses untuk pelaporan belum dapat dibuka.
Dijelaskan untuk pembayaran gaji P3K diambil dari APBD dengan besaran Rp. 5 miliar yang harusnya untuk pembiayaan lainnya.
Dari penjelasan Suleman, nampaknya DAU P3K juga akan digunakan untuk pembayaran gaji PTT,
dan nantinya masih akan tersisa Rp 25 Miliar yang akan diminta untuk dilepaskan agar dapat digunakan untuk pembiayaan program lainnya.(*)