Sabtu, 4 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ranperda RT/RW Harus Segera Diselesaikan 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Kamis, 4 November 2021 | 20:05 PM Tag: , ,
  Ketua Bapemperda Hendra Abdul bersama anggota Bapemperda saat melakukan pembahasan terkait sejumlah ranperda belum lama ini. (Foto: Istimewa/HUMAS)

Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Gorontalo meminta agar segera menyelesaikan pembahasan Ranperda tentang RT/RW. Pasalnya, Ranperda ini menjadi acuan tentang tata ruang di daerah ini. 

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Bapemperda, Hendra Abdul saat diwawancarai, Rabu (03/11/2021). Menurutnya, Ranperda RT/RW adalah Ranperda yang sangat khusus dibutuhkan di Kabupaten Gorontalo, karena mengatur soal tata ruang.

“Ranperda ini diajukan oleh eksekutif ke DPRD dan mengacu pada UU Cipta Kerja dan PP Nomor 21 /2021 tentang tata ruang. Makanya, ini harus segera rampungkan revisi perubahan. Apalagi sudah dibahas di DPRD sekitar tiga bulan lalu. Tinggal menunggu persetujuan dari substansi kementerian dan ini sudah menjadi tugas eksekutif untuk mempercepat hal tersebut,” ungkap Hendra. 

Dikatakan Hendra, setelah persetujuan substansi itu selesai kita dapatkan, maka akan dibahas di DPRD paling lama dua bulan dan saat ini  DPRD menunggu itu.  

“Kami melihat ada keterlambatan untuk menunggu persetujuan substansial tersebut, saya tidak tahu apakah ini sudah diajukan sudah atau belum, tetapi informasi yang kami dapatkan dari tim penyusun tata ruang sudah mengajukan, hanya bagaimana teknisnya di kementerian  informasinya akan ada persentase dari tim penyusun dan pemerintah daerah serta stakeholder ke kementerian,” jelas Hendra. 

Lanjut Hendra, DPRD mendorong agar itu bisa segera diselesaikan agar bisa mendapatkan persetujuan substansi dari kementrian terhadap ranperda RT/RW, mengingat ranperda ini sangat dibutuhkan semua orang. 

“Termasuk ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, yang karena ranperda ini belum disahkan menjadi perda maka beberapa kegiatan dari pihak ketiga atau stakeholder yang ingin melakukan usaha atau investasi di Kabupaten Gorontalo terhambat,” tegas politisi PPP ini.

Aleg dua periode ini menilai dengan kondisi ini tentunya bisa menghambat dan tentunya bisa berdampak merugikan daerah kita. Misalnya ada investasi pembangunan perumahan, biasanya di dalam kita ingin mengatur tata ruangnya terhadap lahan yang semula lahan pertanian dan akan dialihfungsikan menjadi lahan pekarangan atau perumahan belum bisa dapat izin, karena sesuai dengan amanat PP 21 harus menunggu perda RT/RW selesai.  Begitu juga misalnya untuk investasi pengolahan ikan tuna belum bisa beroperasi karena izin dan alih fungsinya lahannya belum bisa dilakukan. 

“Sehingga kami mempunyai pemikiran apakah ini boleh dilakukan diskresi sebelum perda RT/RW ini disahkan, karena kita juga tak menginginkan hanya karena prosedur Perda RT/RW yang diubah dan menunggu legalisasi disahkannya perda ini tetapi menghambat pembangunan di daerah kita, sehingga saya berharap akan ada diskresi dari pemerintah daerah dan pusat untuk bisa dilakukan kebijakan terkait dengan peruntukan persyaratan untuk RT/RW bisa diambil atau ada solusi terbaik dari pemerintah pusat,” harapnya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 7 times, 1 visits today)

Komentar