Hargo.co.id – Aksi  teror bom di Kampung Melayu membuat Presiden Joko Widodo mendesak revisi UU Terorisme segera dirampungkan. Begitu pula yang diinginkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan.
“Sudah tidak dapat ditunda lagi penyelesaian revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang saat ini sedang dibahas di DPR RI,” ujar pria yang akrab disapa BG itu melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (28/5).
Mengapa harus segera dirampungkan? Kata dia, UU tersebut nantinya memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap perbuatan-perbuatan awal yang mengarah ke tindak pidana terorisme. Seperti latihan bernuansa militer, penyebaran paham radikal, bergabung dengan ISIS atau organisasi teroris lainnya.
“Selain itu perlu juga dasar hukum untuk bahan keterangan yang dikumpulkan oleh intelijen dapat menjadi alat bukti di pengadilan untuk menindak para pelaku teror,” tutur mantan Wakapolri itu.
Namun dengan adanya aturan baru tersebut, kata BG, bukan berarti pemerintah anti kelompok tertentu. Ditegaskan bahwa tujuan utama undang-undang tersebut adalah melindungi masyarakat yang tidak berdosa dari kelompok pelaku teror di Indonesia.
Dia menjelaskan, perang terhadap radikalisme dan terorisme harus menjadi agenda utama negara dan kesepakatan seluruh masyarakat untuk bersama-sama melawan dan tidak memberikan ruang sedikitpun bagi bertumbuhnya radikalisme dan terorisme sejak dini.
“Jangan biarkan virus perusak ini mencoba menjadikan Indonesia sebagai lahan mereka seperti yang dilakukan di Irak dan Suriah,” tegasnya.
Terungkap, aksi teror Kampung Melayu diduga kuat dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan Kelompok ISIS. Hasil identifikasi, pelaku bom bunuh diri adalah Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam alias Iwan Cibangkong, yang sebelumnya sudah dideteksi merupakan bagian dari Kelompok JAD Islamiyah Wilayah Bandung.
Serangan teror bom di Kampung Melayu merupakan bagian dari strategi ISIS untuk menunjukkan eksistensinya setelah mendapatkan tekanan di Suriah. Dalam waktu yang bersamaan, ISIS juga melakukan aksi di berbagai lokasi, mulai dari serangan di Manchester, Inggris, kemudian Marawi, Filipina selatan, dan setelah itu Kampung Melayu, Indonesia.
Hal itu kata BG menunjukkan ISIS telah membangun jaringan secara global dan selama ini membentuk sel-sel jaringan di berbagai negara yang siap untuk dikomando melakukan serangan di berbagai tempat yang mereka targetkan. “Kondisi ini semakin menguatkan gambaran ancaman terorisme bukanlah hanya merupakan permasalahan suatu negara atau kawasan saja, tapi merupakan ancaman global,” tuturnya.
Oleh karena itu menurut BG, Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi basis pertumbuhan jaringan ISIS dan kelompok teroris lainnya, harus segera meningkatkan upaya untuk menanggulangi gerakan terorisme tersebut. Perlu upaya luar biasa (extra ordinary) untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme yang semakin membahayakan keamanan, keselamatan, keutuhan dan kedaulatan NKRI.
BG menambahkan, pemerintah saat ini terus membangun secara efektif kerja sama global dalam menghadapi ancaman terorisme, terutama terhadap upaya ekspansi jaringan ISIS ke wilayah Asia Tenggara. Pemerintah juga terus memperkuat kapabilitas dan kerja sama antar elemen utama lembaga yang menangani penanggulangan terorisme.
“Yaitu Polri, BIN, dan BNPT, kementerian lembaga terkait dan berbagai elemen lainnya termasuk peran serta masyarakat dalam upaya melawan terorisme,” pungkasnya. (hg/dna/JPG)