Senin, 15 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



SBY Diserang PDIP, Anak Buahnya Marah: PDIP Gak Siap Kelola Negara

Oleh Aslan , dalam Kabar Nusantara , pada Senin, 25 Juni 2018 | 09:15 Tag: ,
  

Hargo.co.id, JAKARTA – Serangan balik PDIP kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal tudingan TNI/Polri dan BIN tak netral di Pilkada 2018 mendapat balasan. Parpol yang memegang pemerintahan itu disebut politisi Partai Demokrat sebagai parpol yang tak siap mengelola negara.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon, Minggu (24/6/2018). Jansen pun membalas balik pernyataan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat tengah memainkan ‘politik dikasihani’.

“Tidak siap jadi partai yang ngelola negara memang PDIP ini,” balasnya. Menurut Jansen, penjelasan PDIP soal netralitas dalam Pilkada Serentak 2018 sudah telah melebar kemana-mana. “Kritik substansial terkait persoalan netralitas malah jawaban Komarudin tidak nyambung, out of context,” ketus Jansen.

Jansen membela, menceritakan fakta yang terjadi adalah sebuah sikap tegas, bukan meminta belas kasihan apalagi playing victim. Sebagai wakil dari partai penguasa, kata dia, harusnya Komaruddin menjawab apakah aparatur negara ini sudah netral atau belum di pilkada ini.

Bukan malah menjawab ngalor-ngidul lari dari persoalan pokok. “Kalau benar sudah netral, tunjukkan buktinya. Itu yang penting dan ingin didengar publik,” lanjutnya. Politisi berlatar belakang advikat itu menembahkan, yang disampaikan SBY itu sepenuhnya fakta yang didengar dan disampaikan langsung ke Presiden RI Keenam tersebut.

“Dan publik juga sudah paham kok, DNA politik Pak SBY ini selalu bicara terukur dan hati-hati. Tidak pernah tanpa data berbicara ke publik,” belanya. Dia menegaskan, sebagai mantan presiden dan 30 tahun jadi tentara sampai Menkopolhukam, dan lainnya pasti semua ada data dan informasinya.

“Bukan ujug-ujug bicara ke Publik,” tegas Jansen. Ia lalu mencontohkan kejadian di Madiun 18 Juni 2018, SBY bicara mengingatkan agar aparat negara TNI, Polri dan BIN netral dalam pilkada.

Apa yang kemudian terjadi, kata Jansen, dalam hitungan hari saja terbongkar ke publik Wakapolda Maluku diduga terlibat dan berpihak ke salah satu calon gubernur, yang kemudian membuatnya dicopot oleh Kapolri Tito Karnavian.

“Apa coba namanya itu kalau bukan aparat negara tidak netral dalam pilkada kali ini?” kecamnya.

Semestinya, hal itu yang kemudian bisa dijawab Komarudin dan PDIP. “Bukan malah membisu, karena wakapolda itu jelas-jelas menyatakan dukungannya ke kandidat yang didukung PDIP,” beber Jansen. Dia mengatakan, SBY tidak ingin aparat negara melanggar sumpah dan jabatan yang menempatkan prajurit dan lembaga negara menjadi korban.

“Itulah yang ingin dijaga Pak SBY sebagai pelaku reformasi TNI Polri sehingga meminta Polri, BIN dan TNI menjaga netralitasnya, tidak melanggar sumpah jabatan dan mematuhi UU,” tutup Jansen. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/6/2018), Komaruddin menyatakan, gaya permainan politik yang dipakai SBY itu saat ini sudah ketinggalan zaman.

Alasannya, masyarakat saat ini sudah cukup paham dan melek politik atau gerakan politik yang bermuara pada tujuan-tujuan tertentu. Ia menyebut, pernyataan SBY itu lebih dikarenakan ketakutan dan dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar yang dilakukan selama jadi presiden.

“Politik agar dikasihani model SBY tersebut, publik sudah tahu,” katanya. Sebaliknya, ia justru mempertanyakan SBY saat Pilpres 2009 silam yang dinilainya pernah membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu.

Terbukti, banyak yang kemudian dijadikan pengurus teras Partai Demokrat, seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. “Siapa yang dibelakang tim alfa, bravo dan delta yang dibentuk SBY, warga sipil kah?” beber Komaruddin. Ia juga mempertanyakan kenapa akhirnya mantan Ketua KPK Antasari Azhar dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu.

“Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu?” “Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? siapa yang gunakan intelijen untuk pilpres 2004 dan 2009?,” jelentrehnya. (JPG/ruh/pojoksatu/hg)

(Visited 19 times, 1 visits today)

Komentar