Sabtu, 3 Desember 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Selesaikan Masalah Korupsi, Kejati Gorontalo – KPK Perkuat Sinergitas

Oleh Admin Hargo , dalam Gorontalo , pada Rabu, 5 Oktober 2022 | 06:05 Tag: , ,
  Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo. (Foto: Istimewa/Kronologi)

Hargo.co.id, GORONTALO – Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Haruna menyampaikan apresiasinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mendukung upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Gorontalo. 

Dirinya mengatakan, korupsi merupakan extra ordinary crime yang dalam penanganannya membutuhkan sinergitas semua pihak, termasuk KPK. Adanya sinergitas dengan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK demi mengefektifkan penanganan perkara korupsi merupakan langkah yang efektif. 

“Adanya sinergitas ini membuat antar-aparat penegak hukum tidak ada persaingan,” kata Haruna dalam rapat Rapat Dengar Pendapat bersama Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Aula Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Selasa (4/10/2022). 

“Kita akan saling mendukung, saling memberi masukan, saling bertukar informasi, sehingga siapapun yang melaksanakan penanganan korupsi bisa berhasil dan tuntas, baik pelakunya diadili maupun aset-asetnya sebanyak mungkin disita,” Katanya menambahkan. 

Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh para Kepala Kejaksaan Negeri di Wilayah Gorontalo tersebut, Haruna mengungkapkan, selain melakukan penindakan, pihaknya juga berupaya memberantas korupsi dengan cara pencegahan. Keduanya berjalan secara simultan di Wilayah Gorontalo. 

“Misalnya kita menangani Tipikor, lalu kita menemukan Tipikor itu terjadi karena kesalahan atau kekurangan sistem. Maka kita memberi masukan, agar sistem yang terjadi Tipikor itu supaya berhenti,” kata Haruna.

Pada kegiatan tersebut, para Kepala Kejaksaan Negeri di Provinsi Gorontalo juga menyampaikan kendalanya menangani perkara korupsi. 

Menurut Perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, kendala lambannya penanganan perkara korupsi terletak pada penghitungan kerugian keuangan negara, yang harus menunggu audit BPK/BPKP terlebih dahulu.

Menanggapi kendala tersebut, Direktur Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Elly Kusumastuti menjelaskan, KPK bisa memfasilitasi koordinasi dengan BPK/BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara agar bisa berjalan cepat.

Dirinya menambahkan, saat ini terdapat perkara yang disupervisi KPK dari Gorontalo karena terkendala penghitungan kerugian keuangan negara. Perkara itu yakni dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2011 dan 2012 di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang saat ini sedang dalam proses penyidikan. (***)

 

Penulis : Sucipto Mokodompis

(Visited 20 times, 1 visits today)

Komentar