Senin, 29 November 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Soal Sengketa Lahan ‘Masjid Kembar’ di Limboto, Ini Putusan MA

Oleh Admin Hargo , dalam Metropolis , pada Minggu, 17 Oktober 2021 | 16:05 PM Tag: , ,
  Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Gorontalo, Sabara Karim Ngou. (Foto : Herman Abdullah/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Sengketa lahan ‘Masjid Kembar’ Nurul Falah di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, memicu terbitnya putusan dari Mahkamah Agung (MA). Kendati demikian, ada pihak yang mengaku jika masalah ini belum selesai. 

Informasi yang berhasil dihimpun, putusan itu ialah mengadili, menolak permohonan kasasi perdata agama dari para pemohon. Yakni Luqmanul Hakiem Ajuna, selaku kuasa hukum dari Rahmat Pakaya, Marten Bunga, Agus Polontalo dan Abdul Wahid Bunga melawan Abd Kadir Masaong, Sjamsudin Noho Tuli dan Ishak Mantuli.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI bernomor 139 K/Ag/2021, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Gorontalo, Sabara Karim Ngou mengatakan pihaknya akan mendatangi pengadilan agama, Kabupaten Gorontalo untuk segera melaksanakan apa yang menjadi putusan MA seperti yang tertuang pada surat yang bernomor 139.

“Senin nanti kita akan menghadap ke pengadilan agama. Sekaligus kita akan bawa suratnya yang intinya adalah meminta kepada pengadilan agama untuk melaksanakan putusan yang telah dituangkan oleh MA. Karena keputusan itu sudah inkrah. Maka kita meminta kepada Pengadilan segera melakukan tindakan,” ujar Sabara Ngou, dalam konferensi pers yang digelar di masjid Darul Arqam, Kota Gorontalo.

 Masjid Nurul Falah, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. (Foto: Herman Abdullah/HARGO)

Masjid Nurul Falah, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. (Foto: Herman Abdullah/HARGO)

Lebih lanjut Sabara mengatakan kepada yang mereka melakukan kasasi, mestinya sudah memahami apa maksud dan tujuan dari putusan yang dikeluarkan MA. Agar permasalahan sengketa tanah wakaf sekaligus dengan masjid yang dibangun itu bisa diserahkan sebagaimana mestinya.

“Setelah dibaca oleh pengadilan surat itu, nanti kita akan tunggu apa tindakan dari pengadilan. Kalau misalkan pihak pengadilan menghukum dengan cara memberikan tanah serta masjid itu secara kosong, maka yang melakukan kasasi legowo dengan putusan itu,” jelas Sabara.

Namun, apabila pihak yang melakukan kasasi itu masih tetap melaksanakan perlawanan hukum dari apa yang telah diputuskan oleh MA, maka kata Sabara, pihaknya meminta kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi dan meminta pendampingan kepada TNI/Polri untuk bisa mengawal putusan tersebut.

“Pengadilan diberi mandat oleh hukum untuk bisa menggunakan pihak kepolisian atau TNI untuk mengawal putusan itu. Tapi ini kita tidak inginkan. Kami hanya berharap para nazir bisa menerima itu,” pinta Sabara.

Sementara itu, Rahmat Pakaya selaku Ketua Nazir Masjid Nurul Falah, saat dimintai tanggapan terkait dengan surat putusan yang dikeluarkan MA, dirinya mengatakan hingga saat ini dirinya belum menerima surat keputusan itu secara resmi. Dirinya hanya mengetahuinya melalui informasi yang beredar.

“Sampai hari ini saya belum terima keputusan itu secara resmi. Kecuali saya sudah terima putusan itu, baru saya bisa tanggapi,” kata Rahmat Pakaya kepada awak media.

Rahmat mengatakan, dia dengan beberapa teman yang tergabung dalam nazir masjid Nurul Falah juga seyogyanya akan mendatangi pengadilan agama untuk mempertanyakan terkait putusan itu.

“Senin, kita bertiga akan datang ke pengadilan untuk mengecek apakah sudah ada putusan itu atau belum. Makanya saya cuman santai santai saat ini. Toh, kalau sudah ada itu putusan, masih ada upaya melakukan PK,” ujar Rahmat. (***)

 

Penulis Herman Abdullah

(Visited 162 times, 1 visits today)

Komentar