Selasa, 18 Januari 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tahapan Sudah di Pengadilan, Perkara KONI Boalemo Kembali Menuai Aksi 

Oleh Admin Hargo , dalam Metropolis , pada Selasa, 4 Januari 2022 | 02:05 AM Tag: , ,
  Aksi yang digelar salah satu LSM di Boalemo terkait dengan kasus KONI. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Masih ingat perkara KONI yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo? Kasus yang menyeret seorang ASN Pemkab Boalemo tersebut, kini tengah berproses di meja Pengadilan Tipidkor.

Namun, mengenai kasus ini, LSM Ilmiah KAKA Gempar Boalemo, melakukan aksi unjuk rasa, Senin, (03/01/2021). Tiga lokasi yang menjadi titik aksi, yaitu di depan Kantor Bupati Boalemo, DPRD, dan di depan Kantor Kejari Boalemo.

Massa aksi LSM Ilmiah KAKA Gempar, menyuarakan sejumlah tuntutan mereka. Di depan Kantor Kejari Boalemo misalnya. Ormas tersebut menyuarakan sejumlah pendapat yang menurut mereka mengganggu akal sehat. 

Antara lain, pihak Kejari Boalemo dinilai sewenang-wenang dalam penyelidikan hingga penerapan hukum, pada organisasi KONI. Menurut massa aksi, perkara tersebut adalah perdata, bukan malah digiring dan dipaksakan untuk menjadi pidana.

Dari sini massa aksi menganggap pihak Kejari Boalemo, tidak menghormati payung hukum organisasi, yaitu AD/ART. Pihak Kejari Boalemo dinilai tidak menghormati undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), tentang HAM, tentang sistem keolahragaan nasional, serta peraturan perundang-undang lainnya tekait AD/ART organisasi.

“Ini yang membuat kami jadi heran dengan pihak Kejari Boalemo. Konstruksi hukum seperti apa yang mereka ambil. Kami malah menilai ini terkesan ada kriminalisasi terhadap saudara yang ditetapkan tersangka,” kata Junaidi Manto, salah satu orator memberikan keterangan Persnya kepada Hargo.co.id.

Junaidi Manto menyatakan aksi protes mereka di depan Pemkab Boalemo. (Foto : Istimewa)
Junaidi Manto menyatakan aksi protes mereka di depan Pemkab Boalemo. (Foto : Istimewa)

Bukan saja itu, Junaidi Manto juga menyesalkan peran dan fungsi pengawasan Pemkab Boalemo dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terkesan melakukan pembiaran terkait perkara yang akhirnya, memaksa dan menyeret seorang ASN Pemkab Boalemo yang tak bersalah jadi tersangka.

“Saya menilai ini seperti terstruktur atau tersistematis, masa iya APIP tidak menemukan masalahnya di awal, ketika misalnya ada penyelewengan dan sebagainya di sana? Miris dan sulit diterima oleh akal sehat,” tegasnya. 

Masih menurut Junaidi Manto, sebelum pengurus KONI menerima dana hibah, terlebih dahulu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), secara bersama dengan Pemkab Boalemo, selaku pemberi hibah kepada organisasi.

Adapun aturan yang dipakai untuk mendakwa ASN terkait, yakni berdasarkan Permendagri yakni NPHD. Sedangkan pasal yang mengatur tentang sanksi di dalam NPHD tersebut kata Junaidi Manto, seharusnya sebelum penerima diproses hukum, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengembalikan dana untuk disetor kembali ke kas Daerah.

“Pertanyaannya, apakah pihak Kejari Boalemo tidak membaca, serta tidak memahami NPHD? Atau mungkin dengan sengaja mengaburkan perihal NPHD tersebut, dan aturan yang ada dalam AD/ART KONI?,” tanyanya. 

Ketika misalnya terdapat temuan, lanjut Junaidi Manto, tentu hal itu adalah wewenang APIP. Yang selanjutnya organisasi terkait bertanggung jawab secara penuh, bila ada penilaian kerugian keuangan organisasi, karena dana tersebut bersumber dari APBD.

“Dana tersebut sudah merupakan keuangan organisasi, sekalipun dana tersebut bersumber dari APBD. kan sudah dihibahkan? Perihal ada temuan, seharusnya masih jadi tanggung jawab Pemda. Sebab, dalam perjanjian tersebut, antara Pemda dan organisasi KONI. Yang anehnya ini terkesan dibiarkan oleh APIP selaku perwakilan Pemda. Dan ironisnya lagi, pihak Kejari langsung menindaklanjutinya secara represif,” sesalnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Boalemo, Rafid M. Humolungo, yang menangani perkara KONI, ketika dikonfirmasi Hargo.co.id, mengaku tak keberatan dengan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi dari LSM Ilmiah KAKA Gempar Boalemo tersebut.

“Apapun yang mereka sampaikan, misalnya ini perkara perdata atau masih ada kaitannya dengan sengketa, administrasi dan lain-lain, saya pikir itu pendapat mereka. Saya tidak mau berdebat, atau berargumentasi ini seperti apa dan lain sebagainya,”kata Rafid M. Humolungo.

Seharusnya katanya, berbagai pendapat yang disuarakan tersebut, disampaikan di Pengadilan. Baik melalui penasihat hukum, atau melalui terdakwa itu sendiri. Menurutnya, masih ada ruang untuk melakukan pembelaan di pengadilan.

“Ruangnya di mana? Yaitu pledoi. Dan mereka punya hak untuk mendatangkan ahli, mereka juga bisa mengadakan saksi A De Charge, atau saksi yang meringankan terdakwa, dan itu ada untuk melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada terdakwa,”jelas Kasi Pidsus.

Selanjutnya dikatakan Rafid M. Humolungo, pihaknya juga tidak melakukan kesewenang-wenangan, ataupun menzalimi orang seperti yang dinilai oleh LSM tersebut. Sebab, proses hukum yang dilakukan, murni menemukan fakta-fakta hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

“Ada permohonan hibah, dan itu sudah diserahkan oleh Pemerintah Daerah, namun pengurus KONI yang menerima dana hibah ini, yang melaksanakan pengelolaannya, baik dari awal penerimaan yang menguasai dana, yang menyerahkan kepada cabang-cabang olahraga adalah bendahara. Yaitu terdakwa itu sendiri,” ujarnya.

Namun, apa yang disalurkan kepada cabang olahraga oleh Bendahara KONI tersebut lanjutnya, sebagian besar tidak sesuai. Sehingga, hal inilah yang kemudian dinilai merugikan keuangan Negara. Dan semuanya sudah diserahkan ke Pengadilan, selanjutnya menunggu bagaimana putusan Pengadilan nanti.

“Yang pasti, kedudukan dia sebagai Bendahara, itu yang kita mintakan pertanggungjawaban pidana. Kriminalisasi saya kira itu jauh dari kita, karena persoalan ini memang murni dalam faktanya kita mendapatkan alat bukti, ini ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Makanya kita ajukan ke persidangan,” kuncinya. (***)

 

Penulis : Abdul Majid Rahman

(Visited 566 times, 1 visits today)

Komentar