Hargo.co.id, GORONTALO – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo Risal Nurul Fitri menganggap penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gorontalo selama ini belum maksimal, padahal secara regulasi hal itu memungkinkan untuk dilakukan.
Menyikapi hal tersebut, Kajati menyampaikan dorongan kepada Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten dan Kota untuk menggunakan CBP tersebut untuk penanganan Covid-19.
Adapun regulasi yang dimaksud Kajati yakni Permensos Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran CBP untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana. Selain itu ada juga Surat Edaran Mensos Nomor 3 tahun 2020 tentang penggunaan CBP untuk penanganan Covid-19.
“Selama ini timbul debatable di sini, yang seakan akan beras tidak boleh digunakan untuk Covid-19. Maka selama satu tahun kita di sini, beras untuk penanganan Covid-19 belum pernah dimanfaatkan,” kata Risal Nurul Fitri. usai rapat dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Bupati, Walikota dan unsur Forkopimda pada Kamis (13/01/2022).
Selain itu Kajati Gorontalo juga menyebut masih ada perbedaan persepsi di antara pemangku kepentingan terkait dengan tafsiran Permensos 22 Tahun 2019. Apakah Covid-19 masuk sebagai bencana alam atau non alam sehingga ada kehati-hatian dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan CBP.
“Makanya waktu rapat kemarin di Makorem muncul lagi isu itu. Hari ini kita bahas bahwa beras itu bisa digunakan untuk penanganan Covid-19,” sambung Risal Nurul Fitri.
Sebagai informasi Pemprov Gorontalo sendiri setiap tahunnya diberi jatah CBP sekitar 200 ton. Untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota masing-masing sebesar 100 ton. Sementara itu berdasarkan data yang ada, Pemprov Gorontalo menjadi yang paling sering menyalurkan CBP, salah satunya dengan memberikan beras masing-masing 5kg bagi warga yang selesai divaksin.(*)
Penulis: Zulkifli Polimengo