Kamis, 2 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Pencairan, Pihak Bank Dianggap Persulit Kades 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Selasa, 5 Oktober 2021 | 01:05 AM Tag: , ,
  Suasana rapat dengar pendapat komisi ll dengan Kades dan pihak BSG. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Bank Sulut Gorontalo (BSG) Gorontalo unit Telaga dianggap mempersulit para kepala desa se Kecamatan Telaga Biru. Hal ini sesuai dengan aspirasi yang dilakukan oleh Kepala Desa sepekan kemarin dan ditindaklanjuti oleh Komisi ll DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (04/10/2021). 

Dalam aspirasinya Kepala Desa Tenilo Rusdiyanto Achmad dalam rapat dengar pendapat tersebut mengatakan, jika dulu proses pencairan zaman dulu berada di teller, dimana pihak teller menelpon kepala desa atau melakukan video call untuk memastikan bendahara betul-betul sepengetahuan Kepala Desa saat melakukan pencairan. 

Sehingga proses pencairan berjalan dan semua tak ada masalah, namun semakin berjalan bulan demi bulan telah terjadi hal yang tak mengenakkan. Misalnya di desa kami sekitar tiga bulan lalu saat terjadi pencairan dana bantuan langsung tunai.

”Perlu kami sampaikan dalam pencairan dana Blt tersebut tidak serta merta mencairkan, tetapi kami tidak serta merta mencairkan tetapi kami harus mendapatkan rekomendasi verifikasi dari PMD dalam  hal ini pihak keuangan, sehingga ketika dating sudah sesuai, misalnya Rp 30 juta maka tidak akan lebih ataupun kurang,” jelas Rusdiyanto. 

“Karena kondisi tersebut akhirnya 60 orang penerima bantuan tersebut harus pulang dengan kecewa,” sesal Rusdiyanto. 

Hal yang sama diutarakan oleh Kades Tuladenggi johan Panigoro menambahkan, maksud dari Kades Telaga biru pada khususnya dan kecamatan telaga pada umumnya  kami hanya ingin mendapatkan penjelasan yang rasional dari pihak bank sulut, mekanisme pencairan yang aturannya harus menghadirkan kepala desa. 

“Menurut kami dalam pandangan kepala desa itu harus fleksibel sesuai situasi dan kondisi, jadi saya berpikir dari awal untuk pencairan kepala desa harus hadir walaupun hanya satu menit, saya lihat substansinya dimana, kalau hanya memastikan penarikan diketahui Kades, dengan pola video call dan lainnya sudah bisa memastikan penarikan dana yang dilakukan Kaur keuangan benar-benar diketahui Kades,” ungkap Johan. 

Sementara itu secara terpisah Direktur BSG Limboto Yusuf Husain mengakui, sama seperti para kepala desa sebagai pelayan,  BSG punya pelayan masyarakat dan tentunya ada standar operasional yang harus dipatuhi. “Karena ini masalah dana yang harus dipertanggungjawabkan dan bukan hanya di bank secara administrasi. 

“Saya ini sebelum di Limboto juga di Bone Bolango dan ada kasus kepala desa yang diputuskan 7 tahun karena dana desa dan di Limboto ini saya beri kemudahan tetapi harus bertanggung jawab,” jelas Yusuf. 

Yusuf menambahkan tak ada niat BSG untuk mempersulit, hanya karena kondisi pandemic saat ini mengharuskan BSG membatasi orang dalam kantor, sehingga seperti saya sering katakana komunikasilah, karena komunikasi yang baik pastinya bisa terselesaikan. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 4 times, 1 visits today)

Komentar