Thursday, 5 August 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Usaha BUMDes Perlu Dimonitoring

Oleh Admin Hargo , dalam Advertorial Legislatif , pada Sunday, 18 July 2021 | 02:05 AM Tags: ,
  Anggota DPRD Gorut, Matran Lasunte

Hargo.co.id, GORONTALO – Saat ini, hampir seluruh desa yang ada di Gorontalo Utara (Gorut) telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, sejauh mana perkembangan usaha yang dilakoni oleh masing-masing BUMDes tersebut dan bidang usaha apa yang diseriusi, itu belum diketahui secara keseluruhan.

Terkait dengan itu, Komisi I DPRD Gorontalo Utara dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat koordinasi dan juga monitoring terkait dengan keberadaan BUMDes. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte saat dimintai tanggapan terkait dengan BUMDes.

“Memang bagi orang lain ketika DPRD hendak mencari tahu perkembangan BUMDes, maka pasti akan timbul pertanyaan besar, kenapa? Apa DPRD sudah kurang kerjaan atau ada hal lain yang ingin diperoleh DPRD,” kata Matran Lasunte.

Dirinya lantas menjelaskan, alasan Komisi I untuk melaksanakan agenda koordinasi terkait BUMDes tersebut, tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang melekat secara kelembagaan. 

“DPRD memiliki fungsi pengawasan yang tentunya penjabarannya ada di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang jika dijabarkan untuk Komisi I. Memiliki keterkaitan dengan desa baik dari sisi pemerintahan desa dan lainnya,” kata Matran Lasunte.

BUMDes sendiri tentu tidak akan bergerak ketika tidak diberikan modal, dan modal tersebut berasal dari Dana Desa. 

“Di sini Komisi I, ingin mengetahui sebenarnya bagaimana keberadaan BUMDes yang ada di Gorontalo Utara. Apakah semua desa memiliki BUMDes,” ujarnya.

Jika memiliki BUMDes, bagaimana dengan modal usaha yang akan mereka lakoni yang tentunya, kata Matran Lasunte,berasal dari Dana Desa. 

“Selain persoalan pendanaan, juga terhadap jenis usaha yang mereka lakoni, dan sampai sejauh mana kondisinya, apakah terjadi perputaran modal yang maksimal, ataukah ada kendala dalam BUMDes itu sendiri dalam pengelolaan usaha mereka,” tegas Matran Lasunte.

Untuk itu, Matran Lasunte menegaskan bahwa pihaknya akan berembuk dulu internal Komisi I terkait dengan penetapan waktu pelaksanaan agenda, mengingat saat ini dari sisi kepadatan agenda kelembagaan dan juga hal lainnya. (***)

Penulis: Alusius M. Budiman

(Visited 35 times, 1 visits today)

Komentar