Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo dianggap tidak komitmen dengan program yang sudah direncanakan dan disahkan dalam APBD.
“Dari segi perencanaan hingga sudah ditetapkan, tetapi herannya pada akhirnya tidak terlaksana atau dieksekusi, padahal ini sudah diketuk di APBD,” ungkap Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru.
Roman berharap, apa yang sudah dibahas antara DPRD dan pemerintah daerah harus dilaksanakan, kalaupun ada perubahan harusnya dikonfirmasi kembali oleh pemerintah daerah ke DPRD. Sebab, kata Roman, pihaknya akhir-akhir ini kita diganggu dengan peraturan PMK 212, dimana sudah dilakukan pembahasan tetapi muncul PMK baru.
“Kami inginkan jika ada perubahan, seharusnya dilakukan komunikasi atau pemberitahuan pada pihak DPRD,” kata Roman.
Ketua DPD NasDem Kabupaten Gorontalo ini menambahkan, jika dikomunikasikan dengan baik, maka apa yang sudah disepakati bersama bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, pada penyampaian ditingkat bawah pun dapat dipertanggungjawabkan.
“Tetapi kenyataannya saat ini, yang sudah disepakati bersama dan sudah disampaikan ke masyarakat harus benar-benar dilaksanakan,
jangan yang sudah dibahas ternyata tidak dilaksanakan. Contohnya banyak, sebut saja jalan di Desa Owalanga Kecamatan Bongomeme
yang disepakati anggaran sebesar Rp 2.7 Miliar kenyatannya tidak demikian dan masih banyak lagi contohnya, yang membuat antara pemerintah daerah tidak melakukan komunikasi yang baik dengan DPRD,” ketus Aleg dapil batudaa cs ini.
Ia berharap, kedepan tidak terjadi lagi hal seperti itu, pemerintah daerah diharapkan tetap membangun komunikasi yang baik dengan DPRD. Apalagi, ucap Roman, program yang sudah dibahas dan disepakati serta diketuk diparipurna, harus benar-benar dilaksanakan.
“Kalaupun pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil pembahasan, seharusnya dikonsultasikan dan dikomunikasikan lagi dengn DPRD sebagai mitra pemerintah daerah,” pungkasnya.(*)
Penulis: Deice
