Gorontalo

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Rendah, Wagub Minta Samsat Maksimalkan Layanan Jemput Bola

×

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Rendah, Wagub Minta Samsat Maksimalkan Layanan Jemput Bola

Sebarkan artikel ini
Tingkat Kepatuhan Masyarakat Rendah, Wagub Minta Samsat Maksimalkan Layanan Jemput Bola
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat meninjau langsung proses pelayanan pajak yang ada di Samsat Bone Bolango. (Foto: Kominfo)

Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah, melakukan kunjungan dadakan ke Kantor Samsat Bone Bolango, Rabu (24/4/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kualitas layanan dan kinerja pegawai dalam melayani masyarakat, khususnya para wajib pajak. Juga sebagai upaya Pemprov Gorontalo dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.

Berita Terkait:  Gubernur Gusnar Instruksikan OPD Segera Realisasikan Kesepakatan Percepatan IPR

“Pelayanannya cukup baik sama dengan pelayanan di Samsat lainnya, tapi tingkat kepatuhannya masih rendah. Karena saat ini, tingkat kepatuhan masyarakat yang sudah bayar pajak di Provinsi Gorontalo masih di angka 44 persen,” kata Idah Syahidah usai peninjauan.

Salah satu solusi yang ditekankan Idah adalah peningkatan layanan jemput bola dengan terus mengaktifkan mobil layanan Samsat di lokasi-lokasi strategis seperti pasar dan disaat hari-hari ramai. Dengan begitu, masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Samsat bisa lebih mudah mengakses layanan pembayaran pajak.

Berita Terkait:  Program BLP3G Sentuh 328 Lansia dan Disabilitas di Boalemo

“Mobil layanan harus aktif bergerak, terutama di hari pasar. Ini penting supaya masyarakat yang kesulitan menjangkau kantor tetap bisa terlayani,” ujarnya.

Selain itu, Wagub menekankan pentingnya disiplin kerja aparatur di Samsat. Ia mengingatkan agar pelayanan dimulai tepat waktu dan tetap tersedia selama jam kerja berlangsung.

Berita Terkait:  Menko PM Launching Sekolah Garuda Transformasi di Gorontalo

“Jangan sampai masyarakat sudah datang, tapi pelayanan belum siap atau sudah tutup padahal belum waktunya. Ini soal kepercayaan publik,” tegasnya. (Rls)