Hargo.co.id, GORONTALO – Akses jalan menuju PT. Pabrik Gula (PG) Tolangohula terancam ditutup. Hal ini dipicu ketidakhadiran manajer PT. PG Tolangohula dalam RDP terkait dugaan pembongkaran plat duiker milik warga oleh PT. PG Tolangohula, yang digelar DPRD Kabupaten Gorontalo (Kabgor), Selasa (7/2/2023).
“Selama ini kami sangat menghargai perusahaan dan seluruh karyawannya, tetapi jika kami tak dihargai, tak ada kata lain, selain kita tegas untuk tutup akses jalan. Ini bukan karena kita tidak menghargai perusahaan, tetapi karena oknum-oknum pihak perusahaan yang meresahkan warga,” tegas Ketua DPRD Kabgor, Syam T. Ase.
Syam juga meminta pihak BPN untuk melihat semua batas-batas HGU yang diklaim oleh PT PG Tolangohula, jangan sampai ada lahan pemerintah atau masyarakat yang sudah diklaim oleh pihak perusahaan.
“Selama ini kita hargai perusahaan tetapi jika kondisinya saat ini, tidak ada kata lain selain kita harus tindak tegas,” tegasnya lagi.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Aleg Iskandar Mangopa. Menurutnya, ini hanya persoalan sepele yang harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik, tetapi selama ini pihak perusahaan terkesan tidak pernah menghargai pemerintah, bukan saja pemerintah kabupaten tetapi juga pemerintah provinsi.
“Ini sudah tidak menghargai kami di lembaga,” tandas Iskandar.
Sementara itu manager HRD PT PG Tolangohula Marten Turu’alo menyayangkan sikap DPRD yang tidak memberikan kesempatan pada pihak perusahaan untuk menjelaskan, pasalnya general manager memang sedang tidak berada ditempat, karena jumat kemarin susah berangkat ke luar daerah, sementara kami mendapatkan undangan dari DPRD baru senin sore kemarin.
“Persoalan ini dipicu dari dibangunnya plat duiker oleh warga yang sudah masuk lahan dari perusahaan, makanya itu kami bongkar dan kami berharap jangan memprovokasi warga,” tandas Marten. (*)
Penulis: Deice Pomalingo