Jumat, 28 Januari 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Banyak Kontraktor Hanya Ganti Casing, DPRD Minta UPL Tegas 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Minggu, 2 Januari 2022 | 08:05 AM Tag: ,
  Ilustrasi. Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo

Hargo.co.id, GORONTALO – Pada beberapa tahun terakhir ini, dan bahkan pada 2021 lalu, banyak pengerjaan proyek bermasalah. Olehnya, DPRD Kabupaten Gorontalo meminta Unit Layanan Pengadaan (ULP) tegas dan selektif dalam menentukan pemenang tender proyek pada 2022.  

Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi lll Sladauri Kinga setelah melakukan evaluasi di lapangan akhir 2021 lalu. Menurutnya, banyak pekerjaan yang tak selesai, baik itu bangunan fisik maupun pekerjaan jalan. 

“Lebih parahnya ada pekerjaan yang baru diatas 30 persen dan sudah mengambil uang muka, tetapi sampai saat ini belum juga dikerjakan. Bahkan untuk pembangunan RS Boliyohuto juga demikian,” katanya. 

Dijelaskan, pembangunan RS Boliyohuto, sebelumnya bermasalah. Entah kenapa saat ini kembali dikerjakan dengan orang yang sama berganti nama perusahaan. Padahal pekerjaan sebelumnya dibiarkan terbengkalai tidak selesai, kemudian terpilih kembali sebagai pemenang untuk pekerjaan bangunan selanjutnya dan hanya berganti nama perusahaan tetapi orang tetap orang yang sama. 

Suasana rapat evaluasi DPRD terkait sejumlah pekerjaan proyek yang belum selesai. (Foto Deice Pomalingo HARGO)
Suasana rapat evaluasi DPRD terkait sejumlah pekerjaan proyek yang belum selesai. (Foto Deice Pomalingo HARGO)

”Sehingga kita minta ketegasan pemerintah daerah, jangan hanya perusahaannya yang di blacklist, sementara orangnya tidak. Padahal semestinya penyelenggara dalam hal ini ULP harusnya mengecek bukan sama nama perusahaannya tetapi juga pekerjanya, karena faktanya saat ini banyak kontraktor yang perusahaannya di black list tetapi mereka justru menggunakan perusahaan lain,” tegas Sladauri Kinga, Sabtu (01/01/2022)

Lanjut katanya, bukan saja untuk proyek pembangunan fisik semata, untuk pekerjaan jalan pun pemerintah diharapkan bisa lebih teliti memilih perusahaan yang harus bonafit dan harus mempunyai AMP. Alasannya, rata-rata yang menang tender adalah perusahaan-perusahaan dari luar Gorontalo dan tidak memiliki AMP sendiri. Sehingga kewalahan karena stok bahan bakunya kosong. 

“Ini jadi pelajaran yang selalu kami suarakan setiap tahunnya, karena setiap tahun selalu terjadi hal yang sama dan karena tidak ada punishment atau tindakan tegas membuat mereka justru bertindak seenaknya dan faktanya kejadian setiap tahun berulang kembali,” jelas politisi PAN ini. 

Ia berharap, di pekerjaan pada 2021 ini menjadi pembelajaran agar tak terulang kembali pada 2022. Pemerintah dalam hal ini ULP, Dinas PU dan OPD lainnya harusnya bisa tegas dan memilih bukan saja dilihat dari perusahaan tetapi juga dari para oknum yang akan menang tender. 

“Jangan sampai karena harga penawaran dibawah, sehingga dimenangkan sementara tidak dilihat profil siapa kontraktor yang akan mengerjakan proyek tersebut, kami berharap ini tak akan terjadi lagi di tahun mendatang,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo 

(Visited 51 times, 1 visits today)

Komentar