Hargo.co.id, GORONTALO – Menjelang pesta demokrasi, netralitas aparat diharapkan dapat terus dijaga. Khusus TNI, Danrem 133/Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold AP Ritiauw menyatakan akan memberikan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku apabila ada TNI yang terlibat dalam politik praktis.
Menurut Arnold, TNI harus terus menjaga netralitas dan bahkan dilarang mempengaruhi keluarga dalam Pemilu agar memilih Paslon tertentu. “Para Babinsa serta seluruh prajurit jangan ada yang melanggar, tentara itu harus netral. Dan jangan mempengaruhi keluarga kita dalam pemilu, biarkan mereka sesuai dengan hati nurani mereka sendiri,” tegasnya saat memberikan arahan dihadapan para Danramil dan Danpos serta Babinsa jajaran Korem 133/Nani Wartabone, Kamis (7/3).
Ia mencontohkan, tugas Danramil, Danpos Ramil dan Babinsa adalah membantu pemerintah daerah. Namun, Babinsa tidak bisa memindahkan suatu baliho yang telah ada.
“Itu disampaikan kepada KPU atau Bawaslu untuk dipindahkan,” ujarnya. Apabila ada Babinsa maupun Danramil yang melanggar netralitas, ia mengaku tak segan segan akan mencopot bersangkutan dari jabatan pada hari itu juga. “Semua harus melaksanakan tugas sesuai aturan,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Danrem juga mengecek buku saku netralitas TNI, sehingga Babinsa bisa tahu akan tugas dan tanggungjawab apa yang akan dilaksanakan di lapangan, sehingga tidak ada yang berbuat pelanggaran sekecil apapun.
Danrem juga menyarankan agar istri prajurit tidak masuk dalam panitia pemilu kecamatan. “Sebaiknya tidak ada yang ikut dalam hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu terjadi,” tuturnya.
Ia juga mengimbau agar Babinsa dapat mengajak masyarakat ke TPS pada tanggal 17 April nanti, sehingga warga tak ada yang memilih golput. “Sampaikan bahwa suara anda sangat menentukan masa depan bangsa dan ingat sekali lagi tidak ada satu Babinsa pun yang melanggar dalam pemilu,” ujarnya.(gp/hg)