Hargo.co.id, GORONTALO – Dana bagi hasil (DBH) dari hasil pajak kenderaan bermotor (PKB) untuk kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo triwulan IV dikabarkan belum terealisasi 100 persen.
Hal ini pun berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kabupaten dan kota. Ya, kegiatan-kegiatan yang pembiayannya bersumber dari mata anggaran DBH, terancam tak akan teralisasi.
Jika hal ini terjadi, maka dipastikan target yang dipatok oleh pemerintah daerah, tidak akan tercapai.
Sejumlah kalangan mengaku pesimis, realisasi DBH untuk kabupaten dan kota tidak sepenuhnya bisa terwujud. Sebab, diketahui bersama, tahun anggaran 2024 tinggal menyisakan beberapa hari.
Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Syukri Gobel ketika dikonfirmasi tak membantah kabar DBH belum terealisasi sepenuhnya. Namun, dia menepis jika tak semua daerah yang belum menerima DBH.
“Sebagian sudah. Ada juga yang sementara berproses. Insya Allah semua (DBH) akan teralisasi,” kata Syukri diwawancarai via pesan singkat aplikasi WhatsApp.
Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Yendi F. Dude juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, DBH untuk beberapa daerah sudah direalisasikan pihaknya, meski belum 100 persen.
“Hari ini, kita sementara proses. Kami usahakan terealisasi secepatnya,” ungkap Yendi, Jumat (20/12/2024).
Di tanya penyebab DBH belum terealisasi 100 persen? Yendi menjawab bahwa tidak hanya pemerintah kabupaten dan kota saja yang menanti dana tersebut masuk. Pihaknya, lanjut dia, juga merasakan hal yang sama, dimana DBH dari pusat belum masuk sepenuhnya.
“Selain itu, kami juga terkendala dengan SIPD (Sistem informasi pemerintahan daerah). Tapi, kami akan upayakan akan tuntas secepatnya,” tutur Yendi dan menambahkan bahwa pencairan DBH triwulan IV ke pemerintah kabupaten dan kota sedikit dibuat spesial.
“Biasanya di rapel tiga bulan. Tapi, di triwulan IV ini kami realisasikan tiap bulan,” pungkas Yendi. (Tim redaksi)
