Hargo.co.id, GORONTALO – Pernyataan sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait kondisi perberasan daerah memunculkan tanda tanya publik.
Pasalnya, informasi yang disampaikan mengenai ketersediaan stok, produksi beras, hingga penyebab lonjakan harga di pasaran terkesan tidak sejalan satu sama lain.
Di satu sisi, pemerintah daerah mengklaim Gorontalo mengalami surplus produksi beras. Di sisi lain, Bulog memastikan cadangan beras masih mencukupi hingga akhir tahun.
Namun belakangan, muncul pernyataan bahwa pasokan beras justru berkurang dan distribusi mengalami gangguan sehingga memicu kenaikan harga di pasar rakyat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Muljady Mario, sebelumnya menyatakan ketersediaan beras daerah berada dalam kondisi aman.
Dalam dialog “Tamu Kita” yang disiarkan secara virtual dan dikutip dari RRI pada 4 Mei 2026, Muljady menjelaskan bahwa produksi gabah Gorontalo sepanjang 2025 meningkat hampir 20 persen dibanding tahun sebelumnya.
Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, peningkatan tersebut menghasilkan produksi beras sekitar 157 ribu ton per tahun.
Angka itu disebut lebih tinggi dibanding kebutuhan konsumsi masyarakat Gorontalo yang berada di kisaran 143 ribu ton per tahun.
Menurut Muljady, capaian tersebut menunjukkan Gorontalo masih memiliki surplus produksi dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Bahkan, daerah ini disebut pernah menjadi pemasok beras bagi wilayah lain yang membutuhkan.
Pernyataan senada kemudian datang dari Perum Bulog Gorontalo. Kepala Bulog Gorontalo, La Ode Sulaiman, pada 21 Juli 2026 menegaskan bahwa
stok beras yang dikelola Bulog mencapai 2.400 ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026.
Selain menjamin kecukupan stok, Bulog juga memastikan kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat merupakan beras dalam negeri dengan karakteristik pulen.
Bulog menyebut kualitas beras yang beredar saat ini berbeda dengan keluhan masyarakat pada masa lalu yang menilai beras Bulog cenderung pera dan keras.
Untuk menjaga stabilitas harga, Bulog mengaku terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM), termasuk untuk komoditas beras, gula pasir, dan minyak goreng.
Namun hanya berselang dua hari setelah pernyataan tersebut, narasi berbeda disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka.
Pada 23 Juli 2026, Fayzal menyebut kenaikan harga beras dan minyak goreng di pasar rakyat dipicu oleh menurunnya pasokan serta terganggunya distribusi barang.
Ia menjelaskan bahwa kemarau panjang berdampak pada produksi sejumlah komoditas,
sementara distribusi dari luar daerah ikut terhambat akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Menurutnya, berkurangnya ketersediaan barang di pasaran, ditambah kebijakan penyesuaian harga dari distributor, membuat pedagang terpaksa menaikkan harga jual kepada konsumen.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi sebenarnya pasokan beras di Gorontalo.
Jika stok daerah berada dalam kondisi surplus dan cadangan Bulog dipastikan cukup hingga akhir tahun,
mengapa gangguan pasokan dari luar daerah disebut menjadi salah satu faktor utama kenaikan harga?
Perbedaan sudut pandang antarlembaga ini semakin menjadi sorotan karena muncul di tengah tingginya harga pangan di Gorontalo.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) menunjukkan harga beras di pasar modern Gorontalo
bertahan pada level Rp20.250 per kilogram selama periode 20–22 Juli 2026. Angka tersebut tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia pada saat itu.
Tidak hanya beras, harga minyak goreng di pasar tradisional Gorontalo juga menjadi yang tertinggi secara nasional
dengan rata-rata mencapai Rp27.100 per kilogram pada periode yang sama.(Ndi)
