Hargo.co.id, GORONTALO – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Rifadly Bahsoan memberikan penjelasan terkait tuntutan yang disampaikan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Gorontalo dalam demo, Senin (20/2/2023) kemarin.
Kepada Hargo.co.id, Rifadly mengakui memang terdapat permasalahan dalam pekerjaan proyek PEN khususnya revitalisasi Jalan Nani Wartabone. Dimana, kata dia, pelaksananya tak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga dengan terpaksa harus dilakukan pemutusan kontrak.
“Proyek Jalan Nani Wartabone kita putus kontrak. Untuk kelanjutannya nanti akan dilakukan PL (Penunjukkan langsung), dari pengusaha yang mampu,” kata Rifadly Bahsoan saat dihubungi, Selasa (21/2/2023).
Dirinya mengungkapkan, saat ini pihaknya masih ditahap perampungan dokumen. PUPR Kota Gorontalo harus melakukan penyusunan ulang dokumen tersebut untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan anggaran yang ada.
“Saat ini kami masih penyusunan dokumen untuk kontrak yang baru. Kita usahakan secepatnya ini bisa kembali dikerjakan. Kita harus survey harga baru. Karena ini harganya harus disesuaikan, tidak seperti harga kemarin. Harus logis,” kata Rifadly Bahsoan.
Sebelumnya, kantor Dinas PUPR Kota Gorontalo digeruduk demonstran dari HMI Cabang Gorontalo terkait beberapa proyek yang dibiayai dana PEN yang hingga saat ini tidak kunjung rampung. Menurut mereka, belum selesainya proyek-proyek tersebut berdampak pada pendapatan para pelaku ekonomi di lokasi pekerjaan proyek, terutama di kawasan pusat perdagangan.(*)
Penulis: Sri Dewila Kasiaradja/Mahasiswa Magang