Sabtu, 29 Januari 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Kabupaten Gorontalo Beri Ruang Aparat Desa Menggugat 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Rabu, 12 Januari 2022 | 04:05 AM Tag: , ,
  Suasana rapat dengar pendapat Komisi l dengan sejumlah pihak terkait tentang polemic evaluasi aparat desa, di ruang sidang DPRD, Selasa (11/01/2021) (Foto : Deice Pomalingo/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Upaya sejumlah aparat desa yang tidak terakomodir dalam evaluasi kemarin, membuat mereka tidak puas. Bahkan bakal menggugat persoalan ini ke lembaga hukum dan mendapatkan dukungan dari DPRD Kabupaten Gorontalo. 

Hal ini terbukti dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi l dengan ke 18 Camat dan juga panitia pelaksana yang hanya dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Desa (Pemdes) dan juga para pelapor, Selasa (11/01/2022) di ruang sidang paripurna.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase yang ikut dalam rapat tersebut meminta penjelasan dari Pemdes terkait persoalan tersebut, karena menurutnya sesuai SOTK memang ada beberapa desa yang tidak perlu merubah jumlah aparat kalau tidak dirubah kenapa harus dievaluasi. Hal yang patut disayangkan juga adalah bocornya hasil ujian aparat. 

“Contohnya di Desa Upomela, informasinya Adam Yusuf lolos tetapi anehnya Kepala Desa juga meminta ganti nama menjadi Muhammad Haji Ali, itu patut dipertanyakan,” kata Syam T. Ase. 

Lanjut katanya, SK dari Sekretaris Daerah adalah dasar tetapi dirinya menilai ada upaya merubah  hasil ini dengan alasan persoalan kekeliruan, kesalahan nilai.

“Saya mendukung kalau misalnya aparat ini melapor, kalau perlu saya akan tandatangani ke pihak kepolisian, silahkan proses itu dan kita ingin menguji apakah konsistensi pemerintah daerah terhadap keputusannya benar-benar bisa dibuktikan atau tidak,  itu yang saya sesalkan hari ini. Bukan persoalan siapa yang gugur.  Kalau keputusan tanggal 29 tidak dapat dijadikan dasar harusnya itu diumumkan dulu, lalu proses keputusan digugat,” tegas Syam T. Ase. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Komisi l Syarifudin Bano yang mana menurutnya, DPRD menerima aduan masyarakat dan sudah diproses. Tahapan itu sudah berjalan dan jika tahapan ini mereka menganggap cacat administrasi maka dibuktikan saja. 

“Silahkan di buktikan saja asumsi tersebut dan kami beri ruang, karena itu hak mereka dank arena dianggap cacat administrasi silahkan digugat ke lembaga administrasi untuk mereka mencari keadilan jadi silahkan,” tegas Syarifudin. 

Ia juga meminta mempercepat proses pelantikan, karena ini berhubungan erat dengan pelayanan public, semua aparat berhubungan langsung dengan masyarakat dan dalam Perda pelayanan public. 

“Jadi ketika ada gugatan, tidak mengganggu tahapan berjalan terus, karena aparat sangat berhubungan langsung dengan masyarakat dan jika gugatan dilakukan itu mekanisme selanjutnya, sama seperti gugatan kemarin-kemarin dan itu hak prerogatif dikembalikan ke Kepala Desa sebagai user,” tegasnya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 139 times, 1 visits today)

Komentar