Kamis, 9 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Mediasi Upah Tenaga Pramusaji Penyuluh KB

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Rabu, 6 Oktober 2021 | 09:30 AM Tag: , ,
  Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Jayusdi Rivai

Hargo.co.id, GORONTALO – Aspirasi sebelas tenaga pramusaji di Dinas Pengendali Mutu dan KB dimediasi oleh Komisi l DPRD Kabupaten Gorontalo. Yakni, mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) Selasa, (05/10/2021)

 Informasi yang ada, sebanyak 11 tenaga pramusaji ini upahnya selama 10 bulan belum terbayarkan. Anggota Komisi l, Jayussi Rivai yang menerima aspirasi tersebut pekan kemarin mengakui aspirasi  oleh penyuluh KB itu diterimanya tepat disaat paripurna APBD-P. 

“Seandainya jika saya tau terlebih dahulu sebelum paripurna kejadian ini tentunya tidak akan jadi begini karena saat ini APBD-P sudah diketuk, “ungkap Jayusdi. 

Lanjut dikatakan Jayusdi, bila bisa dikatakan ini adalah miskomunikasi dan miskomunikasi bukan disini tetapi terjadi perhimpitan anggaran di tahun 2020. 

“Sehingga saya tidak tahu yang mana, kenapa  tidak dikomunikasikan dari tahun lalu, karena ada dana BOK DAK non fisik menganggarkan analisis kebutuhan tenaga pramusaji tetapi tidak ada di pemerintahan daerah sehingga analisis jabatannya tidak masuk,” katanya.

Karena kebijakan pemerintah daerah perpres 33 sudah tidak masuk pemerintah daerah ternyata berinisiatif tetap menganggarkan dan disitulah ada miskomunikasi. 

“Saya tidak tahu kesalahan miskomunikasi dimana dan jatuh anggaran disana seperti dana BOK DAK non fisik dan ternyata tidak disitu, tetapi harusnya menjadi DAU dan disitulah kekeliruannya dan saya tidak tahu siapa yang keliru, sehingga yang memegang anggarannya tidak bisa dikeluarkan,  karena DAK non fisik pengaturannya ada,” jelas Jayusdi. 

Ia mengakui dalam analisis jabatan tidak mengenal pramusaji walaupun memang sudah berusaha untuk mencairkan tetapi terbentur anggaran pergeseran, dimana kalau pergeseran hanya di internal hanya butuh persetujuan Sekda tetapi jika dia antar OPD sehingga menunggu perubahan. Namun disayangkan hanya melalui pembicaraan antar dinas yakni BKD dan KB yang menyatakan tak boleh membuat anggaran ini hilang. 

“Akhirnya karena dua OPD ini mengatakan tidak boleh sehingga TAPD pun menghilangkan anggaran tersebut padahal tidak ada kajiannya boleh tidaknya anggaran ini, karena memang di BKD tidak ada aturannya, berdasarkan analisis jabatan tidak ada anjab pramusaji,” jelas Jayusdi. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar