DPRD Target APBD Perubahan Selesai Dibahas Pekan Depan

×

DPRD Target APBD Perubahan Selesai Dibahas Pekan Depan

Sebarkan artikel ini
Penyerahan dokumen oleh ke eksekutif yang diwakili Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu kepada DPRD setempat yang diterima langsung oleh Wakil Ketua, Hamzah Sidik dalam rapat paripurna, Rabu (29/09/2021). (Foto: Istimewa)
Penyerahan dokumen oleh ke eksekutif yang diwakili Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu kepada DPRD setempat yang diterima langsung oleh Wakil Ketua, Hamzah Sidik dalam rapat paripurna, Rabu (29/09/2021). (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – DPRD Gorontalo Utara (Gorut) memastikan pembahasan APBD Perubahan tuntas pekan depan. Itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik usai pelaksanaan rapat paripurna, Rabu (29/09/2021).

Sebelumnya terhadap usulan perubahan anggaran tersebut telah mendapatkan tanggapan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Gorontalo Utara yang menyatakan persetujuan mereka untuk segera membahas usulan perubahan anggaran tersebut yang juga tentunya disertai dengan harapan dan lainnya yang dibacakan melalui juru bicara fraksi dalam rapat paripurna tersebut.

Terhadap persetujuan tersebut, kemudian perlu untuk diketahui adalah target pembahasan perubahan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Banggar DPRD Gorontalo Utara sampai berapa lama. Hamza Sidik yang ditemui usai pelaksanaan rapat paripurna tersebut menegaskan bahwa pembahasan perubahan tersebut tidak akan lama dilaksanakan. 

“Pekan ini pasti akan selesai, kalau perlu sehari kita bahas dari pagi sampai pagi,” tegasnya.

Menurut Hamzah Sidik, perubahan anggaran yang akan dibahas oleh pihaknya tersebut hanya memerlukan justifikasi saja. 

“Yang akan dibahas ini fokus di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan,” jelasnya.

Untuk Dinas Kesehatan tentu kata Hamzah terkait dengan pelaksanaan vaksinasi yang saat ini terus digencarkan untuk memenuhi target. 

“Dan tentunya terhadap anggaran tersebut yang akan kita cari melalui pembahasan perubahan ini, termasuk juga dengan Dinas Pendidikan,” ujar Hamzah Sidik.

Untuk OPD lainnya kata Hamzah tetap akan dilakukan pembahasan, namun pada intinya hanya untuk menyesuaikan saja terhadap item anggaran yang diperlukan. 

“Ketika selesai pembahasan, langsung kita sampaikan ke provinsi untuk diproses sebagaimana mekanisme yang ada dan ketika selesai kembali lagi baru kita paripurnakan,” tandasnya. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman